BOGOR — Wacana pembangunan Kampung Haji kembali mengemuka dalam pembahasan Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Haji dan DPR. Gagasan ini dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki layanan sekaligus menekan biaya haji Indonesia.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) mengatakan Presiden sempat menyinggung rencana Kampung Haji dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan haji 2026. Menurutnya, arah kebijakan yang diinginkan Presiden adalah menjadikan Kampung Haji sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan bagi jemaah.

“Tadi sempat disinggung sedikit oleh beliau, tetapi yang jelas beliau ingin Kampung Haji sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada jemaah sekaligus untuk menekan biaya haji,” kata Gus Irfan.

Meski demikian, pemerintah belum memaparkan secara rinci bentuk maupun tahapan implementasi proyek tersebut.

Pernyataan itu muncul di tengah pembahasan berbagai strategi untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan haji yang masih menghadapi tantangan besar, mulai dari nilai tukar mata uang, kenaikan harga avtur, hingga meningkatnya biaya layanan dari Arab Saudi.

Karena itu, pemerintah dan DPR masih akan membahas berbagai skema yang memungkinkan biaya haji tetap terkendali tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Bagi pemerintah, Kampung Haji tidak hanya dipandang sebagai proyek fisik, melainkan juga bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat posisi Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji yang setiap tahun melibatkan ratusan ribu jemaah.