Pemuda Katolik Komisariat Cabang (Komcab) Kabupaten Dogiyai mengkritik kunjungan kerja Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka yang berpusat di Nabire. Mereka menilai agenda kunjungan tersebut lebih menonjolkan aspek seremonial dan belum menyentuh persoalan krisis kemanusiaan serta dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di wilayah Papua Tengah.
Ketua Pemuda Katolik Komcab Dogiyai, Beny Goo, menyatakan rangkaian agenda kunjungan Wapres dinilai mengaburkan rentetan kekerasan yang disebut terjadi di tiga kabupaten, yakni Intan Jaya, Puncak, dan Dogiyai. Ia mendesak pemerintah mengungkap aktor utama kekerasan di wilayah tersebut.
“Jangan sampai kunjungan ini hanya menjadi panggung simbolik, sementara darah masyarakat sipil terus mengalir tanpa kejelasan hukum,” kata Beny Goo dalam keterangan tertulis, Selasa (21/4/2026).
Beny Goo juga menyampaikan data internal Pemuda Katolik Komcab Dogiyai yang mencatat sedikitnya delapan warga sipil menjadi korban di Dogiyai serta sembilan orang di Puncak sepanjang tahun 2025.
Selain itu, Pemuda Katolik menuntut transparansi penanganan kasus penembakan anggota polisi berinisial JE, yang menurut mereka pelakunya masih belum terungkap. “Negara harus segera melakukan penegakan hukum yang transparan tanpa tebang pilih terhadap seluruh pelaku maupun pemberi perintah kekerasan,” tegasnya.
Mereka juga mendesak penarikan seluruh pasukan militer organik dan non-organik dari wilayah Provinsi Papua Tengah dengan alasan untuk menurunkan eskalasi konflik. Beny Goo menilai kehadiran aparat dalam jumlah besar justru dapat memperbesar eskalasi dan menciptakan rasa takut di tengah masyarakat sipil.
Menurut Pemuda Katolik Komcab Dogiyai, kehadiran Wapres tanpa pembahasan serius mengenai krisis kemanusiaan dapat memperkuat kesan bahwa negara abai terhadap keadilan di Papua. Mereka berharap kunjungan tersebut tidak dijadikan alat legitimasi politik yang berpotensi menutup ruang keadilan bagi para korban.
“Kami melihat ada kecenderungan kunjungan ini dijadikan alat legitimasi, bukan solusi. Ini berbahaya, karena bisa menutup ruang keadilan bagi korban,” ujar Beny Goo.
