Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Drs. H. Muhtar, MM, melantik dan mengambil sumpah jabatan 105 pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Pelantikan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati pada Jumat (19/6/2026).
Dari total pejabat yang dilantik, tiga di antaranya menempati jabatan kepala dinas. Mereka adalah dr. Frengky Wijaya sebagai Kepala Dinas Kesehatan yang sebelumnya bertugas di Puskesmas Benteng, Zul Janwar sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya menjabat sekretaris dinas yang sama, serta Ratnawati Syahrir sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Mantan aktivis HMI Cabang Makassar era Orde Baru, Fahmi Rahman Gani S.Ag., menilai pelantikan tersebut tidak semata dapat dibaca sebagai mekanisme administratif rutin. Menurut dia, rotasi dan pengisian jabatan juga mencerminkan dinamika politik birokrasi daerah dalam kerangka penataan ulang struktur kekuasaan administratif.
Fahmi menjelaskan, dalam perspektif administrasi publik, rotasi jabatan merupakan instrumen untuk menjaga keseimbangan organisasi sekaligus menguji kemampuan adaptif birokrasi dalam merespons tuntutan pelayanan publik serta agenda pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa perhatian tidak berhenti pada aspek seremonial pelantikan, melainkan pada bagaimana konfigurasi baru pejabat eselon II membangun pola kerja kolektif yang sinergis.
Dalam pandangannya, pejabat eselon II tidak hanya dipahami sebagai kepala perangkat daerah yang bekerja secara sektoral. Mereka juga merupakan bagian dari struktur pengarah eksekutif yang bertanggung jawab menerjemahkan visi kepala daerah ke dalam desain kebijakan operasional lintas sektor.
Ia juga menyinggung konsep collaborative governance yang menempatkan efektivitas birokrasi modern pada kemampuan membangun koordinasi horizontal, bukan semata menjalankan komando vertikal. Karena itu, keberhasilan pembangunan daerah dinilai bergantung pada kemampuan pejabat eselon II meninggalkan pola kerja yang fragmentatif menuju model kolaboratif yang terintegrasi.
Menurut Fahmi, sinergitas menjadi prasyarat penting agar seluruh instrumen birokrasi bergerak dalam satu arah pembangunan yang koheren.
