Mulai 1 Juli 2026, berbagai jenis usaha seperti kafe, restoran, hotel, bar, tempat karaoke, pusat perbelanjaan, dan lainnya diwajibkan membayar biaya hak cipta musik sesuai ketentuan hukum ketika memutar musik—baik rekaman audio maupun video—untuk pelanggan. Namun, menjelang penerapannya, sejumlah pelaku usaha mengaku masih kebingungan, terutama terkait cara perhitungan biaya dan mekanisme pelaksanaannya.
Salah satu keluhan yang mencuat datang dari sektor makanan dan minuman, yang menilai biaya tersebut berpotensi menjadi beban tetap baru di tengah kenaikan biaya bahan baku, sewa, dan daya beli yang belum sepenuhnya pulih. Persoalan lain yang dipersoalkan adalah penggunaan total luas lantai sebagai dasar penetapan biaya, sementara tidak semua area usaha berkaitan langsung dengan pemanfaatan musik.
Tran The Hien, pemilik kedai kopi di Jalan Phan Van Tri (Kelurahan Go Vap, Kota Ho Chi Minh), mengatakan bahwa seperti banyak usaha kecil lainnya, ia masih memutar musik melalui platform YouTube. Ia mengakui belum benar-benar mempelajari aturan mengenai hak cipta musik sebelumnya.
Ketika mengetahui biaya royalti dihitung melalui rumus yang menggabungkan gaji pokok dan koefisien penyesuaian berdasarkan bidang usaha, ia mengaku terkejut. Dengan luas lantai kafe sekitar 1.000 meter persegi, ia memperkirakan biaya hak cipta musik tahunan bisa mendekati 50 juta VND, yang menurutnya dapat menimbulkan tekanan finansial.
Ia menilai, jika biaya diterapkan berdasarkan luas lantai secara umum, model usaha yang memiliki ruang besar namun pendapatan aktual tidak sebanding akan menanggung beban lebih berat. Selain itu, ia menyoroti bahwa banyak bagian tempat usaha—seperti gudang, ruang teknis, atau toilet—tidak terkait dengan pengalaman mendengarkan musik pelanggan, tetapi tetap masuk dalam perhitungan.
Hien juga menyebut belum pernah menerima pemberitahuan atau panduan mengenai proses implementasi, lembaga pemungut biaya yang berwenang, ruang lingkup penerapan, maupun cara membedakan penggunaan akun pribadi dan pemutaran musik untuk kepentingan komersial. Dalam situasi biaya operasional meningkat, ia mempertimbangkan untuk mengurangi frekuensi pemutaran musik atau beralih ke konten alternatif yang gratis.
Keluhan serupa disampaikan pemilik kedai kopi lain di Jalan Lam Van Ben (Kelurahan Tan Hung, Kota Ho Chi Minh). Ia menyebut informasi yang ada masih “sangat tidak jelas”. Kedainya memutar musik latar yang lembut untuk membangun suasana, tetapi sejauh ini belum ada lembaga yang datang memberi arahan mengenai cara memperoleh izin penggunaan musik di lingkungan bisnis.
Menurutnya, kekhawatiran tidak hanya soal besaran biaya, tetapi juga soal kepada siapa pembayaran dilakukan, wilayah mana yang termasuk dalam perhitungan, serta apakah pembayaran berlangganan ke platform online dapat dianggap sah sebagai dasar penggunaan musik secara komersial.
Sementara itu, Nguyen Phuc Hung, Wakil Direktur Operasi jaringan toko roti Bread Talks, mengatakan perusahaannya telah menandatangani kontrak dan menggunakan layanan hak cipta melalui mitra yang sah. Meski begitu, belakangan pihaknya kerap menerima email, surat resmi, hingga pemberitahuan berisi keluhan atau permintaan klarifikasi terkait dugaan penggunaan musik tanpa izin.
Hung menyebut timnya khawatir terhadap mekanisme koordinasi dan berbagi informasi antara unit pengelola hak cipta dan unit yang melakukan eksploitasi, yang menurutnya belum sinkron. Kondisi itu, kata dia, juga menyita waktu pelaku usaha untuk memberikan penjelasan, meski kewajiban telah dipenuhi.
Sejumlah usaha kecil berharap otoritas terkait dapat menyiapkan mekanisme penegakan hak cipta yang mudah diakses, merancang paket biaya bulanan atau tahunan yang fleksibel dengan daftar karya yang transparan, serta menyediakan peta jalan implementasi yang jelas agar pelaku usaha memiliki waktu untuk beradaptasi.
Di sisi lain, Pengacara Phan Vu Tuan dari Kantor Hukum PhanLaw menyatakan bahwa hukum yang berlaku tidak memungkinkan pemungutan biaya secara sewenang-wenang. Ia menegaskan, ketentuan telah menetapkan rumus perhitungan yang jelas dan objektif dalam keputusan pemerintah yang merinci pelaksanaan sejumlah pasal Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual terkait hak cipta dan hak terkait.
Rumusnya adalah: pembayaran royalti tahunan = gaji pokok × koefisien penyesuaian. Jadwal biaya juga disebut menggunakan kriteria spesifik seperti area, jenis layanan, dan klasifikasi perkotaan, serta membedakan skala tempat usaha.
Ia memberi contoh, kedai kopi atau kios pinggir jalan dengan luas kurang dari 15 m² dikenakan koefisien 0,35 per tahun. Dengan gaji pokok saat ini 2.530.000 VND, biaya yang dibayarkan sekitar 885.500 VND per tahun atau kurang dari 74.000 VND per bulan. Sementara itu, restoran dengan luas hingga 50 m² dikenakan koefisien 2 per tahun, sehingga total biaya menjadi 5.060.000 VND per tahun atau sekitar 422.000 VND per bulan.
Menurutnya, selisih biaya yang hampir enam kali lipat tersebut menunjukkan struktur tarif tidak bersifat “seragam”, melainkan dimaksudkan untuk menjaga aspek keadilan dan proporsionalitas berdasarkan skala usaha.
