Pelaku usaha di Provinsi Bengkulu, termasuk Kabupaten Seluma, didorong untuk lebih patuh membayar royalti atas penggunaan musik dan lagu dalam kegiatan operasional bisnis. Upaya ini dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus menghargai hak cipta para kreator.

Imbauan tersebut mengemuka dalam kegiatan Pendampingan Permohonan Pendaftaran Kekayaan Intelektual serta Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang digelar di Ballroom Mercure Bengkulu.

Kewajiban pembayaran royalti menyasar berbagai sektor usaha yang memanfaatkan musik sebagai bagian dari layanan publik dan komersial, seperti hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, hingga tempat hiburan malam.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Bengkulu, Zulhairi, menegaskan bahwa pemanfaatan karya musik di ruang publik untuk kepentingan bisnis memiliki konsekuensi hukum terkait hak cipta.

“Kepatuhan terhadap hak kekayaan intelektual, termasuk pembayaran royalti musik dan lagu, merupakan wujud penghargaan terhadap karya para pencipta sekaligus bentuk ketaatan terhadap hukum,” ujar Zulhairi di Bengkulu, Senin (22/6/2026).

Di kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Seluma menyatakan dukungannya terhadap penguatan kepatuhan tersebut. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Seluma, Hendarsyah, menilai langkah edukasi ini penting agar pelaku usaha di daerah tidak menghadapi persoalan hukum di kemudian hari.

“Kami berharap para pelaku usaha semakin memahami pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual sebagai bagian dari upaya membangun usaha yang taat hukum,” kata Hendarsyah.

Melalui peningkatan kepatuhan ini, pemerintah berharap dapat membangun ekosistem usaha yang lebih berkeadilan di Bengkulu. Selain melindungi hak ekonomi pelaku industri kreatif, langkah tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan industri hiburan dan pariwisata yang lebih profesional dan legal.