Indonesia dinilai membutuhkan mesin ekonomi yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat, mulai dari penciptaan lapangan kerja, perolehan devisa, penguatan UMKM, hingga menghidupkan desa. Dalam konteks itu, pariwisata disebut layak ditempatkan sebagai agenda strategis nasional, bukan lagi sekadar sektor pelengkap.
Pariwisata dipandang sebagai ekosistem yang terhubung dengan banyak bidang, seperti pendidikan, tenaga kerja, investasi, transportasi, kuliner, budaya, desa, teknologi, diplomasi, serta devisa. Di tengah tekanan nilai tukar dan kebutuhan menyerap tenaga kerja muda, sektor ini disebut memiliki karakter yang cepat menghubungkan bonus demografi dengan produktivitas ekonomi.
Salah satu contoh yang disorot adalah momentum International Hospitality and Tourism Grand Recruitment IKA NHI 2026 di Poltekpar NHI Bandung pada 8–9 Juni. Kegiatan itu disebut membuka lebih dari enam ribu peluang kerja melalui jejaring pendidikan dan industri pariwisata, yang dinilai menunjukkan besarnya daya serap tenaga kerja di sektor ini.
Pariwisata juga dinilai memiliki efek berganda (multiplier effect) yang luas. Kedatangan wisatawan tidak hanya menggerakkan hotel, tetapi turut memicu aktivitas ekonomi sopir lokal, restoran, petani, nelayan, seniman, pemandu wisata, UMKM, hingga homestay. Dampaknya disebut dapat menyebar ke desa, membuka ruang ekonomi bagi anak muda dan perempuan, serta meningkatkan penerimaan daerah melalui pajak dan retribusi.
Dalam situasi dolar Amerika Serikat yang tinggi, pariwisata juga dipandang sebagai pintu masuk devisa. Indonesia disebut memiliki modal alam, budaya, kuliner, dan talenta hospitality yang sudah diakui, ditopang destinasi seperti Bali, Lombok, Labuan Bajo, Danau Toba, Borobudur, Likupang, Mandalika, Raja Ampat, serta ratusan desa wisata. Namun, tantangannya dinilai terletak pada keseriusan mengubah potensi menjadi strategi negara.
Gagasan yang diajukan adalah mendorong agenda nasional “Tourism for Jobs, Devisa, and Villages” sebagai pelengkap kebijakan sosial dan ekonomi yang sudah berjalan. Pariwisata disebut memiliki kemampuan menciptakan perputaran ekonomi yang lebih panjang dan berkelanjutan jika dikelola secara tepat.
Sejumlah langkah yang diusulkan antara lain penyusunan Grand Design Tenaga Kerja Pariwisata Nasional yang menyambungkan Poltekpar, SMK pariwisata, kampus vokasi, lembaga pelatihan, serta industri seperti hotel, restoran, kapal pesiar, dan travel. Peta kebutuhan tenaga kerja hospitality untuk pasar domestik dan internasional dinilai perlu disiapkan dalam satu sistem.
Selain itu, desa wisata didorong naik kelas dari program administratif menjadi mesin ekonomi lokal. Disebutkan bahwa banyak desa wisata memiliki potensi, tetapi belum kuat dari sisi paket wisata, standar layanan, pemasaran digital, akses pembiayaan, storytelling, dan manajemen destinasi. Pendampingan yang diusulkan mencakup pelatihan hospitality, kurasi produk UMKM, sertifikasi pemandu lokal, standar homestay, kalender event desa, dan integrasi dengan platform digital.
Usulan lain adalah skema insentif bagi industri yang menyerap tenaga kerja pariwisata dalam jumlah besar. Insentif tidak selalu berupa dukungan finansial, tetapi dapat berbentuk kemudahan perizinan, fasilitasi pelatihan, promosi bersama, maupun prioritas kemitraan dengan pemerintah.
Penguatan diplomasi pariwisata juga dinilai penting. People-to-people connection disebut kerap lebih efektif daripada promosi formal, dengan kuliner, seni, budaya, musik, hospitality, dan destinasi sebagai “bahasa universal”. Peran KBRI, diaspora, maskapai, pelaku industri, serta alumni pariwisata diusulkan untuk diperkuat sebagai duta ekonomi Indonesia di luar negeri.
Dari sisi tata kelola, diusulkan pembentukan Tourism Data Command Center untuk memantau secara real time pergerakan wisatawan, kebutuhan tenaga kerja, belanja wisatawan, okupansi, tren destinasi, dan kontribusi UMKM. Kebijakan pariwisata dinilai perlu berbasis data agar cepat merespons perubahan pasar dan tepat dalam intervensi.
Konektivitas menuju destinasi dan desa wisata juga disebut harus menjadi prioritas, mengingat sejumlah destinasi belum berkembang bukan karena kurang menarik, melainkan karena sulit dijangkau atau mahal dicapai. Infrastruktur yang disebut krusial meliputi jalan, bandara, pelabuhan, transportasi lokal, kebersihan, keamanan, internet, serta pelayanan publik.
Terakhir, event didorong menjadi mesin penggerak destinasi. Setiap daerah diusulkan memiliki kalender event yang kuat, konsisten, dan terkurasi—mulai dari festival kuliner, sport tourism, wellness tourism, music tourism, MICE, budaya, hingga ekonomi kreatif. Event yang baik dinilai tidak hanya menciptakan keramaian, tetapi juga transaksi.
Secara keseluruhan, pariwisata dinilai membutuhkan keberpihakan politik yang lebih tinggi dan tidak cukup ditangani satu kementerian. Sektor ini disebut perlu menjadi agenda lintas kementerian—melibatkan pendidikan, tenaga kerja, perhubungan, desa, UMKM, investasi, luar negeri, keuangan, serta pemerintah daerah—dengan orkestrasi sebagai agenda strategis nasional.
Contoh rekrutmen di Poltekpar NHI Bandung disebut menunjukkan keterhubungan antara anak muda yang mencari pekerjaan, industri yang membutuhkan talenta, kampus sebagai jembatan, dan alumni sebagai penguat jejaring. Dari situ, pariwisata diposisikan bukan sekadar harapan, melainkan salah satu solusi untuk pekerjaan, devisa, dan kebangkitan desa.
