Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan memaparkan perkembangan dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) di Provinsi Papua Selatan yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (10/06/2026), Ossy menyebut dukungan Kementerian ATR/BPN mencakup penyesuaian tata ruang serta perizinan pemanfaatan ruang untuk mendukung pelaksanaan PSN di sektor pangan.
Ia menjelaskan, penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Selatan telah dilaksanakan pada Oktober 2025. Selain itu, dari target 19 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Papua Selatan, saat ini empat RDTR telah ditetapkan melalui peraturan kepala daerah.
Dari empat RDTR tersebut, tiga telah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS). Kementerian ATR/BPN juga terus mendorong percepatan penyusunan RDTR lainnya untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang sekaligus mendukung kemudahan investasi di kawasan Papua Selatan.
Rakortas yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan itu juga membahas perkembangan perizinan pemanfaatan ruang. Hingga kini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan tiga Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung pengembangan kawasan. Sementara itu, tiga permohonan KKPR lainnya masih dalam proses.
Menurut Ossy, KKPR yang telah diterbitkan akan digunakan untuk pengembangan kawasan tanaman pangan, pelabuhan pendukung, serta pengembangan perkebunan sawit. Ia menegaskan Kementerian ATR/BPN pada prinsipnya mendukung permohonan KKPR sepanjang persyaratan yang diperlukan dapat dipenuhi. Dalam rapat tersebut, Ossy hadir didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana.
Ossy juga menyampaikan Papua Selatan telah memenuhi ketentuan nasional terkait Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan capaian 87,24%. Capaian ini dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mengingat Papua Selatan disebut memiliki potensi menjadi salah satu lumbung pangan, energi, dan bioindustri di Indonesia.
Kementerian ATR/BPN, lanjutnya, berkomitmen memastikan seluruh pengembangan kawasan di provinsi tersebut memiliki fondasi tata ruang yang kuat, legalitas yang jelas, serta kepastian pemanfaatan ruang agar pembangunan dapat mendatangkan kebermanfaatan.
Rakortas turut dihadiri Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi beserta jajaran; Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Fais Nurofiq; Wakil Menteri Pertanian Sudaryono; serta jajaran dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertahanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hadir pula perwakilan Bupati Merauke serta pejabat kementerian/lembaga terkait.
