Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional pada 2027. Pernyataan itu disampaikan saat memaparkan program kerja strategis Kemendagri untuk tahun anggaran 2027 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dalam pemaparannya, Tito menyebut Kemendagri akan terlibat aktif dalam pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di berbagai sektor pembangunan. Dukungan tersebut antara lain mencakup percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penguatan program kesehatan seperti pemberantasan tuberkulosis.
Selain itu, Kemendagri juga akan menjalankan program-program yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda. Program tersebut meliputi seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, penguatan administrasi kependudukan, serta pengembangan identitas digital untuk mendukung transformasi pemerintahan berbasis digital.
“Kemudian melaksanakan 147 kegiatan prioritas nasional penugasan Kemendagri, di antaranya untuk penguatan tata kelola partai politik, penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk pemerintah daerah, pembinaan APBD dan BUMD, dan penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri,” ujar Tito.
Ia juga menekankan Kemendagri akan mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif. Upaya itu dilakukan melalui pemberian dana bantuan pemerintah bagi daerah berprestasi, pembinaan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD, penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penyelesaian batas wilayah dan batas desa, serta peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Di sisi lain, Tito menyoroti pentingnya penguatan layanan administrasi kependudukan sebagai fondasi implementasi pemerintahan digital nasional. Menurutnya, data kependudukan akan menjadi platform utama dalam integrasi layanan pemerintah pusat dan daerah. “Pemerintah akan betul-betul memperkuat atau menerapkan government technology, e-government untuk layanan publik terintegrasi,” terangnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut, Kemendagri memperoleh pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp4,65 triliun. Namun, Tito menilai jumlah itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan program dan kegiatan yang direncanakan. Karena itu, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp6,27 triliun, termasuk tambahan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Kami mengusulkan pagu anggaran Kemendagri tahun 2027 total adalah Rp10,93 triliun. Ini [tambahan] sudah termasuk [untuk] DKPP,” jelasnya.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima. Selain Tito, pertemuan itu turut dihadiri Ketua DKPP Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, serta pejabat terkait lainnya.
