Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mendukung pelaksanaan agenda prioritas nasional pada 2027. Komitmen itu disampaikan saat pemaparan program kerja strategis Kemendagri untuk tahun anggaran 2027 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dalam pemaparannya, Tito mengatakan Kemendagri akan berperan dalam pelaksanaan 23 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) di berbagai sektor pembangunan. Program tersebut mencakup percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera, pembangunan dan renovasi 3 juta rumah, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, percepatan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta penguatan program kesehatan, termasuk pemberantasan tuberkulosis.
Selain itu, Kemendagri juga menjalankan sejumlah program yang bersifat wajib, seperti seleksi penerimaan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), penguatan administrasi kependudukan, serta pengembangan identitas digital untuk mendukung transformasi pemerintahan berbasis digital.
Tito juga menyebut Kemendagri akan melaksanakan 147 kegiatan prioritas nasional penugasan Kemendagri. Di antaranya meliputi penguatan tata kelola partai politik, penerapan standar pelayanan minimal untuk pemerintah daerah, pembinaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan badan usaha milik daerah (BUMD), serta penguatan kapasitas aparatur pemerintahan dalam negeri.
Terkait pelaksanaan program pembangunan, Tito menegaskan Kemendagri akan mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah agar program berjalan efektif. Upaya itu dilakukan melalui pemberian dana bantuan pemerintah bagi daerah berprestasi, pembinaan kepala daerah, wakil kepala daerah, dan DPRD, serta penguatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
Kemendagri juga mendorong penyelesaian batas wilayah dan batas desa, serta peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).
Di sisi lain, Tito menekankan pentingnya penguatan layanan administrasi kependudukan sebagai fondasi implementasi pemerintahan digital nasional. Menurutnya, data kependudukan akan menjadi platform utama dalam integrasi layanan pemerintah pusat dan daerah. Ia menyatakan pemerintah akan memperkuat penerapan government technology dan e-government untuk layanan publik terintegrasi.
Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada 2027, Kemendagri memperoleh pagu indikatif sebesar Rp4,65 triliun. Namun, Tito menilai jumlah tersebut belum mencukupi sehingga Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran Rp6,27 triliun, termasuk tambahan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dengan usulan tambahan itu, pagu anggaran Kemendagri pada 2027 diusulkan menjadi Rp10,93 triliun.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima. Forum itu juga dihadiri Ketua DKPP Heddy Lugito, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
