Anggota Komisi XII DPR Ahmad Junaidi Auly mengingatkan bahwa perubahan iklim tidak lagi semata persoalan lingkungan, melainkan telah menjadi ancaman nyata bagi daya tahan ekonomi masyarakat. Ia menilai dampaknya sudah terlihat, antara lain pada produktivitas pertanian, ketersediaan air bersih, dan berbagai aspek kehidupan lainnya.
Karena itu, Junaidi mendorong Program Kampung Iklim (ProKlim) dari Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelola Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memasuki fase baru. Menurutnya, ProKlim perlu menjadi instrumen pembangunan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan partisipasi publik, sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat dari tingkat kampung dan komunitas lokal.
Junaidi menekankan, keberhasilan ProKlim tidak cukup diukur dari jumlah kampung yang terdaftar. Ia menyebut indikator utama seharusnya adalah kemampuan masyarakat menghadapi banjir, kekeringan, kenaikan suhu, ancaman pangan, serta tekanan ekonomi. Pernyataan itu disampaikannya pada Minggu (21/6/2026).
Ia juga mendorong agar pelaksanaan ProKlim disertai kebijakan yang memperkuat pemerataan kapasitas antardaerah. Menurutnya, pemerintah perlu menghadirkan dukungan pendanaan yang memadai, pendampingan teknis secara berkala, serta kolaborasi lintas sektor yang aktif dan berkelanjutan di lapangan.
Junaidi menilai ProKlim harus dipandang sebagai investasi pembangunan yang memperkuat daya tahan masyarakat sejak tingkat kampung. Ia menyebut, ketika warga semakin siap menghadapi risiko perubahan iklim, Indonesia sedang membangun fondasi ketahanan nasional melalui upaya berkelanjutan dari bawah.
Senada, Anggota Komisi XII DPR Andi Ridwan Wittiri menyatakan penguatan ProKlim merupakan langkah strategis untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di tingkat lokal. Ia menegaskan perubahan iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan persoalan yang sudah dirasakan langsung masyarakat melalui cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, hingga penurunan kualitas lingkungan hidup.
Ridwan menilai keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat diperlukan untuk menghadirkan solusi berkelanjutan. Ia menyebut ProKlim dapat menjadi langkah konkret untuk memperkuat kesadaran warga dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
Menurut Ridwan, keberhasilan ProKlim sangat ditentukan oleh aksi nyata di tingkat lokal. Ia menyebut sejumlah langkah yang perlu terus ditingkatkan, mulai dari pengelolaan sampah mandiri, penghijauan lingkungan, hingga konservasi air. Transisi menuju penggunaan energi ramah lingkungan juga disebutnya sebagai pilar penting untuk menciptakan kawasan tempat tinggal yang tangguh.
Ridwan turut mengajak generasi muda, komunitas lingkungan, dan pemerintah daerah membangun kolaborasi yang erat. Ia menekankan isu perubahan iklim perlu menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan kualitas hidup masa depan, serta kesadaran menjaga alam perlu dimulai secara konsisten dari unit terkecil, yakni keluarga dan lingkungan sekitar.
Dalam konteks penguatan kebijakan, Deputi KLH/BPLH Ary Sudijanto menyampaikan upaya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan inventarisasi dan pelaporan emisi gas rumah kaca (GRK). Ia menilai langkah tersebut memiliki urgensi ekonomi dan reputasi bisnis, terutama untuk mendukung perdagangan internasional yang menuntut penerapan prinsip ekonomi rendah karbon.
Ary menyebut penyelenggaraan inventarisasi GRK subnasional menunjukkan perkembangan positif. Pada 2024 tercatat 29 laporan daerah disampaikan, sementara hingga pertengahan 2025 terdapat 12 laporan. Meski demikian, KLH/BPLH menilai kualitas data dan koordinasi daerah masih perlu terus diperkuat agar menghasilkan data emisi yang transparan dan akurat untuk kebutuhan kebijakan nasional.
KLH/BPLH menegaskan perubahan iklim merupakan tantangan global yang dampaknya dirasakan hingga tingkat lokal. Akibat peningkatan suhu dan perubahan pola hujan, masyarakat di berbagai daerah perlu bersiap menghadapi ancaman bencana. Untuk menjawab tantangan tersebut, KLH/BPLH menginisiasi ProKlim sebagai program aksi nyata.
ProKlim merupakan program nasional untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam adaptasi perubahan iklim serta mitigasi emisi GRK. Program ini mendorong aksi berbasis komunitas di tingkat desa guna memperkuat ketahanan warga sekaligus menurunkan emisi secara kolektif.
