Probolinggo—Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan, menegaskan bahwa pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan momentum penting dan krusial dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pernyataan itu disampaikan pada Senin (20/04/2026).
Muchlas yang juga anggota Fraksi Partai Golkar menilai LKPJ bukan sekadar agenda formal, melainkan laporan komprehensif mengenai progres kerja kepala daerah selama satu tahun anggaran. Karena itu, ia menekankan pentingnya kehadiran langsung wali kota dan wakil wali kota dalam rapat paripurna.
“Ini adalah laporan pertanggungjawaban selama satu tahun. Artinya, progres apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum tercapai akan disampaikan secara rinci, termasuk dalam bentuk angka-angka di forum paripurna,” ujar Muchlas.
Ia menjelaskan, dorongan pimpinan dan anggota DPRD agar kepala daerah hadir bukan didasari ketidakpercayaan. Menurutnya, kehadiran tersebut diperlukan untuk memastikan komunikasi langsung dan pemahaman yang utuh terhadap evaluasi yang disampaikan legislatif.
Muchlas juga menyampaikan bahwa jadwal rapat paripurna sebelumnya telah ditetapkan melalui Badan Musyawarah (Banmus). Namun, adanya agenda mendadak yang menyebabkan ketidakhadiran kepala daerah membuat pembahasan LKPJ harus ditunda.
“Teman-teman dewan ingin agar laporan ini tidak hanya dipahami secara tertulis, tetapi juga didengar langsung oleh kepala daerah. Ini penting agar evaluasi yang disampaikan benar-benar terserap dengan baik,” jelasnya.
Ia menegaskan penundaan rapat paripurna tidak mengubah substansi rekomendasi DPRD terhadap LKPJ. Menurutnya, langkah tersebut justru diambil untuk memastikan sinergi yang lebih kuat antara eksekutif dan legislatif.
“Tidak ada perubahan rekomendasi. Justru kita ingin bersinergi, ingin memastikan bahwa laporan ini disampaikan secara utuh dan dipahami langsung oleh wali kota dan wakil wali kota,” tegasnya.
Muchlas berharap pada agenda paripurna berikutnya yang telah dijadwalkan ulang, kepala daerah dapat hadir secara langsung agar proses evaluasi berjalan maksimal dan transparan.
“Harapannya, pada paripurna berikutnya kepala daerah bisa hadir, sehingga seluruh proses ini berjalan sesuai harapan bersama,” pungkasnya.
