BOALEMO — Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boalemo, Ronald Ch. Rampi, memimpin rapat rutin bersama seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Boalemo di Kantor Bawaslu Boalemo, Senin (27/4/2026). Rapat ini menjadi ajang penguatan koordinasi internal sekaligus penegasan arah kebijakan kelembagaan.
Dalam arahannya, Ronald menekankan pentingnya tertib administrasi dan penguatan sistem pelaporan, terutama terkait realisasi anggaran serta kedisiplinan kehadiran pegawai. Ia meminta agar realisasi anggaran disampaikan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja.
Ronald juga menegaskan agar laporan daftar hadir online atau absen disampaikan setiap bulan untuk memastikan transparansi dan kedisiplinan pegawai. “Realisasi anggaran agar disampaikan secara tertulis sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, dan untuk daftar hadir online atau absen agar disampaikan setiap bulan guna memastikan transparansi dan kedisiplinan pegawai,” ujarnya.
Selain itu, rapat membahas sejumlah agenda strategis kelembagaan, mulai dari penguatan fungsi kehumasan yang menjadi perhatian di tingkat Provinsi Gorontalo hingga penjadwalan kegiatan pada masing-masing divisi. Dalam kesempatan tersebut, Ronald menyampaikan apresiasi atas capaian pengelolaan keuangan yang meraih peringkat kedua dalam Rekonsiliasi Tercepat periode tahun 2025 di wilayah KPPN Marisa.
Ia menyebut capaian tersebut patut disyukuri dan mendorong agar predikat yang diperoleh dipublikasikan di kantor sebagai motivasi bersama. Ronald juga meminta persiapan maksimal untuk agenda kelembagaan, termasuk pelantikan Saka Adhyasta, kegiatan SDM, serta penguatan program P2P.
Rapat turut membahas agenda lanjutan, di antaranya rencana pelaksanaan kegiatan SDM pada pekan berjalan, batas akhir program P2P, kesiapan pelantikan Saka Adhyasta dengan melibatkan unsur Forkopimda, serta rencana kunjungan Bawaslu Provinsi Gorontalo ke Kantor Bawaslu Boalemo pada 29 April 2026.
Rapat rutin ini disebut sebagai bagian dari upaya Bawaslu Boalemo menjaga kinerja kelembagaan yang profesional dan akuntabel, sekaligus memperkuat pengawasan demokrasi di daerah.
