Kejujuran dalam seni pertunjukan dinilai bukan sekadar tuntutan profesional, melainkan fondasi untuk menjaga nilai inti seni sekaligus mempertahankan kepercayaan publik. Seiring kemajuan teknologi yang memperluas ruang kreativitas musik—mulai dari komposisi, aransemen, produksi, pertunjukan, promosi hingga distribusi—muncul pula kekhawatiran tentang terkikisnya standar keaslian dalam karya dan penampilan.
Dalam beberapa waktu terakhir, pasar musik disebut semakin bergairah dengan banyaknya program seni berskala besar, konser yang tiketnya terjual habis, dan karya yang ditonton jutaan kali. Namun, peningkatan penggunaan teknologi dalam komposisi dan pertunjukan juga memunculkan sejumlah persoalan, seperti praktik sinkronisasi bibir (lip-sync), pelapisan vokal, serta pemakaian alat pemrosesan suara yang berlebihan.
Seniman Rakyat Vuong Duy Bien, Ketua Asosiasi Pengembangan Industri Budaya Vietnam, menilai lip-sync dan penambahan vokal telah menjadi “penyakit” yang meluas, bahkan muncul dalam program televisi langsung dan acara anak-anak. Menurut dia, membiarkan anak-anak tampil dengan iringan rekaman suara—termasuk dalam situasi ketika mereka tidak menyadarinya—berpotensi membentuk kebiasaan buruk untuk masa depan artistik mereka. Ia juga menyoroti adanya kasus ketika penampil tidak hanya melakukan lip-sync atas suara sendiri, tetapi juga suara orang lain.
Bien berpendapat, masalah ini tidak semata-mata berada pada seniman, melainkan juga pada penyelenggara dan produser. Ia menilai sebagian pihak lebih mengutamakan “keamanan” pertunjukan ketimbang mendorong penampil menunjukkan kemampuan sebenarnya di atas panggung. Akibatnya, emosi dan koneksi tulus antara seniman dan penonton berkurang.
Kolonel sekaligus musisi Vu Ho Tung, mantan Wakil Rektor Universitas Kebudayaan dan Seni Militer, menyoroti kontroversi yang muncul ketika suara asli penyanyi di panggung dinilai sangat berbeda dari produk yang dirilis di platform digital. Ia menyebut banyak klip analisis vokal asli beredar di media sosial dan menunjukkan ketergantungan berlebihan pada perangkat pengolah suara. Menurutnya, teknologi bukan penyebab utama, tetapi penggunaan teknologi untuk menggantikan latihan yang serius dapat menciptakan nilai-nilai buatan dan menyulitkan publik membedakan kemampuan nyata dari produk yang ditingkatkan teknologi.
Di luar panggung, penetrasi kecerdasan buatan (AI) juga dipandang menantang otentisitas kreasi musik. AI semakin banyak digunakan untuk menulis lirik, menciptakan melodi, mengaransemen musik, hingga menggantikan vokalis. Sejumlah pihak mengingatkan, ketergantungan berlebihan dapat mengubah AI dari alat pendukung menjadi “tenaga kerja utama” sehingga menghasilkan produk musik yang dinilai hampa dan minim emosi.
Komposer Giáng Son menceritakan sebuah kasus dalam kompetisi musik, ketika seorang kontestan mengirim 24 karya yang disebut seluruhnya digubah oleh AI. Ia menilai tindakan menyalin dan menggunakan karya yang dihasilkan AI menunjukkan kurangnya integritas profesional dan tidak dapat diterima.
Di tengah menguatnya tren ketidakjujuran dalam kreasi dan pertunjukan, sebagian pihak menilai akar persoalan terkait celah regulasi. Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 79/2012/ND-CP pada 2012 menyatakan larangan penggunaan rekaman audio untuk menggantikan suara asli pemain atau suara asli alat musik. Namun, ketika Peraturan Pemerintah No. 144/2020/ND-CP diterbitkan pada 2020 untuk menggantikan aturan sebelumnya, larangan tersebut dihapus, yang dinilai tanpa disadari melonggarkan standar keaslian dalam pertunjukan.
Karena itu, salah satu langkah yang dianggap mendesak adalah menyempurnakan kerangka hukum seni pertunjukan agar cukup ketat sekaligus fleksibel. Tujuannya, memberi ruang pemanfaatan kemajuan teknologi, namun tetap menjamin integritas dalam proses kreatif dan penampilan. Sejumlah usulan mengarah pada perlunya aturan spesifik tentang kondisi ketika audio pra-rekaman boleh digunakan, sambil memastikan pertunjukan langsung memenuhi komitmen dan harapan penonton. Dalam konser berbayar, misalnya, penolakan terhadap lip-sync disebut sebagai hal yang wajar.
Mayor Jenderal sekaligus musisi Duc Trinh, Ketua Asosiasi Musisi Vietnam, menyebut Kementerian Sains dan Teknologi baru-baru ini mengeluarkan keputusan berisi pedoman integritas ilmiah dan etika profesional dalam penelitian serta pengembangan teknologi. Ia berpandangan Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata juga perlu memiliki aturan serupa bagi seniman pertunjukan dan kreatif.
Selain itu, ia mengusulkan pembentukan dewan seni dan badan penilai untuk memeriksa, mengawasi, serta menjatuhkan sanksi tegas kepada pelanggar. Ia juga menekankan perlunya perubahan pola pikir penyelenggara dan produser agar tidak mengutamakan keamanan mutlak atau penghematan biaya dengan mengorbankan kemampuan seniman mengekspresikan emosi dan berinteraksi langsung dengan penonton.
Dari perspektif peneliti musik, komposer Nguyen Quang Long menilai ketika AI semakin memengaruhi dunia musik, “unsur manusia” dalam komposisi dan pertunjukan justru menjadi semakin penting dan bernilai. Di tengah banjir produk berbasis teknologi, nilai-nilai orisinal seperti suara asli, emosi yang tulus, dan interaksi langsung antara seniman dan penonton diperkirakan akan semakin dihargai.
Resolusi No. 80-NQ/TW dari Politbiro tentang pengembangan budaya Vietnam juga menekankan perlunya meningkatkan “perlawanan” terhadap perilaku menyimpang. Dalam konteks era digital, tanggung jawab, etika profesional, dan perilaku budaya para seniman disebut menjadi bagian dari upaya tersebut.
Vu Ho Tung menambahkan, untuk menjaga integritas dalam pertunjukan dan komposisi musik, peran pelatihan dipandang sangat penting. Menurutnya, perjalanan dari ruang kelas ke panggung bukan hanya proses mengasah keterampilan, tetapi juga membangun karakter profesional, integritas budaya, dan harga diri seorang seniman.
Pada Februari, Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata mengeluarkan Surat Resmi No. 745/BVHTTDL-NTBD terkait penertiban pertunjukan dan penyelenggaraan pertunjukan yang tidak jujur. Surat itu meminta ketua komite rakyat di provinsi dan kota di bawah pemerintah pusat untuk mengarahkan lembaga kebudayaan setempat memperkuat fungsi manajemen negara, meningkatkan inspeksi serta menangani pelanggaran secara tegas, dan mengoordinasikan tindak lanjut atas perilaku menyimpang maupun menyinggung dalam kegiatan pertunjukan.
Dengan keterlibatan lembaga pengelola kebudayaan dan meningkatnya tanggung jawab para profesional di bidang ini, muncul harapan disiplin dalam penciptaan dan pertunjukan artistik dapat ditegakkan kembali. Tujuannya, mendorong perkembangan seni yang sehat dengan nilai-nilai yang otentik dan berkelanjutan.
