NABIRE, 30 April 2026 — Kapolres Nabire AKBP Samuel D. Tatiratu mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kedamaian dan menyemarakkan peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2026 dengan semangat nasionalisme. Ia menyampaikan ajakan itu seiring rencana rangkaian kegiatan yang akan digelar komunitas Berita Merah Putih di Nabire.
Menurut rencana, kegiatan dimulai dengan apel bersama seluruh lapisan masyarakat di Taman Gizi pada pukul 08.00 WIT. Setelah itu, akan dilanjutkan pawai pembagian bendera merah putih berukuran kecil, yang ditujukan untuk menciptakan suasana meriah dan kondusif di Nabire.
Selain apel dan pawai, terdapat rencana lomba lari 10K yang digagas barisan Merah Putih. Rute lari direncanakan dimulai dari Pantai Maf, melintasi Pasar Karang, kantor DPRK, hingga kawasan Kalibobo, lalu kembali ke titik finis. Namun, Kapolres menegaskan teknis pelaksanaan lomba pada sore hari masih dibahas agar tidak mengganggu arus lalu lintas maupun aktivitas warga.
Di sisi lain, AKBP Samuel menanggapi beredarnya flyer di media sosial terkait rencana aksi “Jilid 2 Dogiyai.” Ia menyatakan hingga saat ini Polres Nabire belum menerima surat pemberitahuan resmi mengenai rencana aksi tersebut. Ia mengingatkan bahwa setiap penyampaian aspirasi di muka umum wajib diberitahukan minimal tiga hari sebelum pelaksanaan, agar kepolisian dapat menyiapkan pengamanan dan melakukan koordinasi lintas sektoral untuk mencegah potensi konflik.
Kapolres juga menjelaskan bahwa koordinasi telah dilakukan secara intensif, baik internal maupun eksternal, dengan melibatkan Forkopimda, unsur TNI, tokoh adat, tokoh agama, hingga kepala suku. Rapat koordinasi yang digelar pada 30 April pukul 10.00 WIT disebut sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan. Ia menekankan pentingnya koordinasi hingga tingkat terkecil, termasuk ketua ikatan komunitas, agar agenda nasional dan penyampaian aspirasi tidak saling berbenturan.
Dalam keterangannya, AKBP Samuel menegaskan Polri tidak menolak penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, ia menekankan perlunya kepatuhan terhadap SOP dan peraturan perundang-undangan. Ia juga menyebut Nabire sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah yang menjadi muara bagi tujuh kabupaten lainnya, sehingga diharapkan menjadi cermin kemajuan pembangunan yang didukung situasi aman dan tenteram tanpa tindakan pengumpulan massa tanpa izin.
Terkait kesiapan pengamanan, Polres Nabire tetap memberlakukan Sistem Pengamanan Kota (Sispam Kota) dengan menyiagakan sekitar 600 hingga 800 personel. Jumlah tersebut bersifat dinamis dan menyesuaikan perkembangan situasi di lapangan. Pengamanan ini, kata Kapolres, ditujukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib sekaligus menjaga Nabire sebagai “Indonesia Kecil” yang menghargai keberagaman dalam bingkai NKRI.
Kapolres juga menjelaskan langkah yang akan ditempuh apabila aksi tanpa izin tetap dilakukan. Kepolisian, kata dia, akan mengutamakan langkah pemblokiran jalur untuk mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dibanding pembubaran paksa yang berisiko memicu konflik lebih luas. Upaya tersebut dilakukan agar agenda yang telah direncanakan, termasuk arahan wawasan kebangsaan, dapat berjalan tanpa gangguan dari pihak yang tidak mengikuti prosedur hukum.
