Pemerintah distrik di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, menaruh perhatian pada stabilitas keamanan menjelang 1 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran isu provokatif yang dikhawatirkan dapat memicu gangguan keamanan di wilayah tersebut.

Tanggal 1 Mei selama ini diperingati sebagai Hari Integrasi, yang menandai kembalinya Irian Jaya ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, pemerintah menyebut sebagian warga yang tergabung dalam kelompok berseberangan memaknai tanggal tersebut sebagai hari aneksasi Papua ke dalam NKRI atau pencaplokan West Papua sebagai negara merdeka.

Kepala Distrik Kalomdol, Yanto Wayam, mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh narasi menyesatkan terkait apa yang disebut sebagai Hari Aneksasi Papua. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap informasi bohong atau hoaks demi menjaga persatuan di wilayah yang dikenal sebagai Bumi Aplim Apom.

“Kami mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah terhasut oleh isu-isu yang ingin mengacaukan kedamaian,” kata Yanto dalam keterangan tertulis, Jumat (24/4/2026).

Yanto juga mengajak warga bersinergi dengan aparat keamanan untuk mempertahankan situasi kondusif, terutama setelah penangkapan sejumlah anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB). Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum menjadi salah satu kunci dalam menciptakan ketertiban wilayah secara berkelanjutan.

“Aparat keamanan hadir untuk melindungi masyarakat dan menjaga kedamaian, sehingga sudah sepatutnya kita mendukung upaya tersebut,” ujarnya.

Pemerintah Distrik Kalomdol menegaskan bahwa keharmonisan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Yanto berharap warga tetap fokus pada aktivitas pembangunan daerah dan menjauhi gerakan-gerakan yang dinilai berpotensi merugikan kesejahteraan masyarakat luas.

“Semoga kebersamaan masyarakat dan aparat bisa meminimalisir setiap potensi gangguan keamanan di Pegunungan Bintang,” tutupnya.