JENEWA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum (Kemenkum) menyampaikan komitmen untuk mendorong perbaikan tata kelola royalti di tingkat internasional dalam rangkaian pertemuan di Jenewa, Swiss. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam forum General Assembly World Intellectual Property Organization (WIPO).

Dalam Dialog Tingkat Menteri, Supratman memaparkan proposal Indonesia terkait tata kelola royalti yang telah dibahas sejak Desember 2025 dalam Sidang Standing Committee on Copyright (SCCR). Proposal itu menekankan tiga prinsip utama, yakni transparansi, akuntabilitas, dan interoperabilitas, yang dinilai dapat memperkuat ekosistem serta membuat ekonomi digital bekerja lebih baik bagi industri kreatif.

Indonesia juga mengajak negara-negara anggota WIPO untuk memperluas diskursus tata kelola royalti tidak hanya pada musik, tetapi juga menyentuh keberlanjutan karya jurnalistik serta implikasi kecerdasan buatan (AI) terhadap atribusi dan remunerasi. Dalam kesempatan itu, Supratman menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik proses konsultasi yang berlangsung di UNESCO terkait rancangan Guidance on Fair Compensation for News, yang dipandang komplementer dengan dialog berbasis hak cipta yang didorong di WIPO.

Untuk mendukung proses tersebut, Indonesia berencana menggelar Global Forum on Cross-Border Copyright Royalty Governance di Bali pada Oktober tahun ini, yang akan dihadiri negara-negara anggota WIPO.

Sebelum Dialog Tingkat Menteri, Supratman juga melakukan pertemuan tertutup dengan Direktur Jenderal WIPO Daren Tang. Dalam pertemuan itu, Daren disebut menghargai inisiatif Indonesia dan mendorong komunikasi berkelanjutan dengan 194 negara anggota WIPO. Pembahasan lanjutan mengenai poin-poin tata kelola royalti dijadwalkan berlangsung dalam Sidang SCCR ke-49 pada Desember 2026.