Yogyakarta—Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta mengusulkan lima agenda strategis transformasi ekologi untuk mendukung pembangunan Kota Yogyakarta yang berkelanjutan dan berkeadaban. Usulan tersebut disampaikan melalui dokumen policy brief yang diserahkan kepada Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dalam kegiatan Open House Hari Ulang Tahun Pemerintah Kota Yogyakarta di Balai Kota Yogyakarta, Rabu (10/6/2026).
Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta, Kurniawan Nur Razaq, menyatakan penyusunan dan penyerahan policy brief merupakan bentuk kontribusi intelektual HMI dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus memperkuat kolaborasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah.
Menurut Kurniawan, pembangunan daerah membutuhkan keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan akademisi dan organisasi kepemudaan. Karena itu, HMI berupaya menghadirkan gagasan yang dapat menjadi masukan konstruktif bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.
Dokumen tersebut berjudul Transformasi Ekologi Kota Yogyakarta Berbasis Kearifan Lokal: Perspektif Epistemologi Islam Menuju Pembangunan Kota Berkeadaban. Policy brief itu merupakan hasil elaborasi tema Latihan Kader II HMI Cabang Yogyakarta yang diterjemahkan ke dalam perspektif kebijakan publik.
Dalam kajiannya, HMI Cabang Yogyakarta menilai tantangan ekologis perkotaan tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup, tetapi juga menyangkut perubahan sosial, budaya, serta pola hubungan masyarakat dengan alam. Atas dasar itu, HMI mendorong pendekatan pembangunan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, budaya, pendidikan, dan partisipasi masyarakat.
Kurniawan juga menilai Kota Yogyakarta memiliki modal sosial dan budaya yang kuat untuk mengembangkan model pembangunan ekologis berbasis kearifan lokal. Ia menyebut filosofi Memayu Hayuning Bawana relevan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan hubungan manusia, lingkungan, dan kehidupan sosial.
Ia menambahkan, transformasi ekologi tidak semata soal menjaga lingkungan, tetapi juga memperkuat karakter budaya dan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, nilai-nilai lokal dipandang dapat menjadi fondasi etis dalam pembangunan daerah.
Melalui policy brief tersebut, HMI Cabang Yogyakarta mengajukan lima rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Rekomendasi itu meliputi penyusunan Roadmap Transformasi Ekologi Berbasis Kearifan Lokal, penguatan Gerakan Memayu Hayuning Bawana sebagai pendidikan ekologi kota, pengembangan Kampung Ekologi Berkeadaban, pembentukan Forum Ecological Governance Kota Yogyakarta, serta pengembangan Indeks Ketahanan Ekologi Berbasis Budaya.
HMI menyatakan rekomendasi tersebut dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas, organisasi kepemudaan, pelaku budaya, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.
Kurniawan berharap gagasan yang ditawarkan tidak berhenti sebagai kajian akademik, melainkan dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan dan penguatan kebijakan publik di Kota Yogyakarta. Ia juga menegaskan HMI ingin hadir tidak hanya sebagai mitra kritis pemerintah, tetapi juga sebagai mitra intelektual dan strategis yang menawarkan alternatif solusi atas persoalan pembangunan.
Penyerahan policy brief itu, menurut HMI, menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk menghubungkan hasil kaderisasi dan tradisi intelektual dengan kebutuhan pembangunan daerah. HMI berharap sinergi antara pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dapat memperkuat upaya mewujudkan Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pendidikan, serta kota yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
