JAKARTA — Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Sukri Soleh Sitorus, mengimbau seluruh kader HIMMAH dan elemen mahasiswa agar tidak mudah terhasut ajakan aksi unjuk rasa bertajuk “Reformasi Jilid II” yang disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (12/6/2026), Sukri menilai gerakan tersebut perlu dicermati secara mendalam karena diduga berpotensi ditunggangi kepentingan kelompok tertentu dan tidak semata-mata bertujuan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
“Hak menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara. Namun pelaksanaannya harus tetap berlandaskan kebijaksanaan, keterukuran, serta tidak disusupi agenda-agenda tersembunyi yang dapat merugikan kepentingan bangsa,” kata Sukri.
Menurut dia, seruan aksi dengan tema “Reformasi Jilid II” memunculkan sejumlah pertanyaan di tengah upaya pemerintah menjalankan program strategis nasional. Sukri menyebut pihaknya mengikuti perkembangan gerakan BEM SI belakangan ini dan menganggap seruan tersebut “bukan tanpa tanda tanya besar”.
Ia menyampaikan kekhawatiran bahwa aksi itu justru diarahkan untuk menghambat sejumlah kebijakan pemerintah yang, menurutnya, sedang berupaya memperkuat kedaulatan bangsa, bukan semata-mata memperbaiki keadaan.
Sukri menjelaskan, pemerintah saat ini menjalankan beberapa program prioritas nasional, seperti penguatan kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi sumber daya alam, Program Makan Bergizi Gratis, serta pengelolaan sistem ekspor-impor yang terintegrasi melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia.
Menurutnya, kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi memunculkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu. “Tekanan terhadap pemerintah sering kali dibungkus dalam narasi yang seolah-olah merupakan suara rakyat. Karena itu, mahasiswa perlu lebih kritis dan objektif dalam melihat setiap isu yang berkembang,” ujarnya.
Ia juga menilai persoalan ekonomi nasional tidak dapat disederhanakan hanya sebagai kesalahan pemerintah. Sukri mencontohkan pelemahan nilai tukar rupiah yang, menurutnya, dipengaruhi faktor kompleks, baik global maupun domestik. Karena itu, ia mendorong adanya kajian komprehensif agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan.
Lebih lanjut, Sukri mengingatkan agar gerakan mahasiswa tetap menjaga marwah intelektual dan tidak terjebak dalam tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan maupun perusakan fasilitas umum. Ia menegaskan, sejarah menunjukkan tidak sedikit aksi massa yang kemudian dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan politik maupun ekonomi.
Selain itu, Sukri mempertanyakan sejauh mana kajian akademik dan validitas data yang menjadi dasar tuntutan aksi. Ia menekankan bahwa kritik sebaiknya disertai solusi melalui dialog konstruktif, diskusi ilmiah, dan penyampaian gagasan konkret, dibanding narasi yang berpotensi memicu konflik dan polarisasi.
Di akhir pernyataannya, Sukri—sesuai instruksi Ketua Umum PP HIMMAH—mengajak seluruh jajaran HIMMAH dari tingkat wilayah, cabang, hingga komisariat untuk waspada, cermat menyaring informasi, dan tidak mudah terprovokasi ajakan yang dinilai belum tentu sejalan dengan kepentingan rakyat.
“Yang dibutuhkan bangsa saat ini adalah reformasi cara berpikir, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta persatuan dalam mengawal pembangunan nasional. Jadilah generasi yang kritis, objektif, dan bijaksana demi menjaga stabilitas serta kemajuan Indonesia,” kata Sukri.
