Perwakilan enam komunitas iman di Indonesia berkumpul dalam Workshop Konsolidasi Aksi Iklim Lintas Iman bertajuk “Dari Dialog Menuju Aksi Kolaboratif: Membangun Gerakan Ekologi Lintas Agama yang Berkelanjutan” di Ecodeck, Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Rabu (10/6/26). Kegiatan ini diselenggarakan Yayasan Amanah Daya Nusantara (AYANA) bersama Social Trust Fund (STF) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Forum tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian diskusi yang melibatkan perwakilan Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu untuk memperkuat kolaborasi lintas iman dalam merespons krisis iklim.
Eco Bhinneka Muhammadiyah turut berpartisipasi melalui kehadiran Hening Parlan, Direktur Eco Bhinneka Muhammadiyah sekaligus Fasilitator Nasional Interfaith Rainforest Initiative (IRI) Indonesia, serta Dzikrina Farah Adiba, Program Manager SMILE (Strengthening Youth Multifaith Leader Initiative for Climate Justice Through Ecofeminism) Eco Bhinneka Muhammadiyah.
Direktur Eksekutif AYANA, Rizal Algamar, menilai rendahnya pemahaman masyarakat mengenai krisis iklim masih menjadi tantangan besar untuk mendorong aksi yang lebih luas. Ia menyebut riset AYANA terhadap lebih dari 4.000 responden menunjukkan sekitar 70 persen masyarakat di Pulau Jawa belum memahami isu krisis iklim secara utuh.
Rizal mengatakan tokoh agama merupakan kelompok yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi di tengah masyarakat. Menurutnya, hal itu membuka peluang untuk mengedukasi publik tentang krisis iklim dengan bahasa yang sederhana dan berbasis nilai-nilai yang diyakini. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis nilai (value-based segmentation) agar program lingkungan lahir dari nilai yang dipercaya masyarakat dan tidak dipandang sebagai agenda dari luar.
Ia menambahkan, seluruh agama memiliki landasan yang kuat untuk mendorong aksi iklim. Namun, berbagai inisiatif yang sudah berjalan dinilai masih terfragmentasi dan belum terhubung dalam gerakan yang lebih besar.
Amelia Fauzia dari STF UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memaparkan hasil enam diskusi kelompok terarah yang menunjukkan setiap komunitas iman telah memiliki program lingkungan unggulan. Contohnya, Eco-Pesantren dan Green Waqf di kalangan Muslim; Bulan Lingkungan dan Gerakan Tanpa Plastik di gereja; Eco-Vihara di komunitas Buddha; Green Dharma dan konservasi mangrove di komunitas Hindu; serta Laudato Si’ dan gerakan ekoteologi di lingkungan Katolik.
“Setiap komunitas memiliki landasan teologis yang kuat dan program lingkungan yang sudah berjalan. Tantangannya adalah bagaimana berbagai inisiatif tersebut dapat saling terhubung sehingga menghasilkan dampak yang lebih luas,” kata Amelia.
Ia juga menyebut sejumlah tantangan yang masih dihadapi bersama, seperti rendahnya literasi lingkungan masyarakat, keterbatasan pendanaan jangka panjang, lemahnya koordinasi antar komunitas, serta minimnya regenerasi kader muda.
Berdasarkan rangkaian FGD, forum ini merekomendasikan empat agenda prioritas bersama, yakni Gerakan Nasional Rumah Ibadah Ramah Lingkungan Lintas Iman, pembentukan Sekretariat Bersama, Program Pemuda Lintas Iman untuk Keadilan Iklim, serta pengembangan Filantropi Hijau Lintas Iman.
Dalam forum tersebut, Hening Parlan mengusulkan pengembangan Faith-Based Climate Resilience Hub, yaitu model aksi iklim lintas iman yang mengintegrasikan pendidikan iklim, ekonomi hijau, konservasi lingkungan, dan penguatan ketahanan masyarakat. Ia menilai komunitas iman memiliki modal sosial yang kuat untuk membangun respons kolektif terhadap krisis iklim, terutama bagi kelompok rentan.
“Nilai-nilai agama perlu diterjemahkan menjadi aksi yang terukur dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas iman, kita dapat membangun ketahanan masyarakat sekaligus memperkuat keadilan ekologis di berbagai daerah,” ujar Hening.
Sementara itu, Dzikrina Farah Adiba menyoroti perlunya memperkuat kapasitas organisasi dan komunitas berbasis iman dalam mengakses serta mengelola berbagai skema pendanaan lingkungan. Menurutnya, pemahaman terhadap filantropi hijau penting agar komunitas dapat merancang program yang lebih baik sekaligus memiliki kemampuan mengakses dan mengelola pendanaan untuk mendukung aksi iklim.
Farah menegaskan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman merupakan hak setiap orang. Karena itu, ia menilai perempuan, pemuda, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya perlu menjadi bagian dari solusi serta dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait isu lingkungan dan iklim.
