Peneliti dan dosen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari, Syamsul Anam, menilai Indonesia perlu menggeser sumber pertumbuhan ekonomi dari ketergantungan pada modal dan tenaga kerja menuju peningkatan produktivitas. Menurutnya, selama hampir tiga dekade terakhir perekonomian nasional bertumpu pada perluasan investasi dan penciptaan lapangan kerja, namun pendekatan ini memiliki batas.
Syamsul menyampaikan pandangan tersebut saat peluncuran dan diskusi publik Jurnal Prisma bertema “Ekonomi Konstitusi: Kedaulatan, Keadilan, dan Kebijakan,” hasil kolaborasi Prisma, Unhas TV, dan Unhas Press. Acara ini digelar di aula Unhas TV, Makassar, Kamis, 11 Juni 2026, dan dihadiri mahasiswa, alumni, serta peminat isu ekonomi pembangunan.
Ia menjelaskan, dalam teori ekonomi terdapat konsep the law of diminishing returns atau hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Pada titik tertentu, penambahan modal dan tenaga kerja tidak lagi menghasilkan peningkatan output yang signifikan apabila tidak diikuti perbaikan kualitas sistem produksi. “Sebanyak apa pun investasi yang disuntikkan ke dalam perekonomian, hasilnya akan semakin kecil jika tidak disertai peningkatan kualitas sistem produksi,” ujarnya.
Syamsul menekankan, jawaban atas keterbatasan tersebut adalah peningkatan Total Factor Productivity (TFP). Dalam fungsi produksi modern, output tidak hanya ditentukan oleh modal dan tenaga kerja, tetapi juga faktor efisiensi yang kerap dilambangkan dengan huruf “A”. Faktor ini merepresentasikan kemampuan sebuah negara menghasilkan output lebih besar dengan sumber daya yang sama.
Menurut Syamsul, pembahasan mengenai TFP kerap kalah menonjol dibanding perbincangan tentang investasi dan penciptaan lapangan kerja. Padahal, kata dia, TFP mencakup unsur yang menentukan daya saing ekonomi, mulai dari inovasi, teknologi, kualitas sumber daya manusia, riset, tata kelola, hingga kelembagaan. Ia menilai produktivitas bukan sekadar bekerja lebih keras atau menambah modal, melainkan membuat sistem ekonomi bekerja lebih cerdas.
Ia mencontohkan Singapura sebagai negara yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah namun mampu menjadi pusat ekonomi dunia. Menurutnya, capaian itu ditopang kelembagaan yang kuat, kepastian hukum, dan efisiensi birokrasi yang menarik investasi global. “Kekuatan mereka bukan terletak pada besarnya modal atau jumlah tenaga kerja, melainkan pada produktivitas sistem yang mampu menghasilkan nilai tambah secara berkelanjutan,” kata Syamsul.
Syamsul juga menyoroti indikator efisiensi ekonomi nasional melalui Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yakni ukuran besarnya investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan tambahan satu unit output. Ia menyebut pada 2024 ICOR Indonesia berada di kisaran 7,6, yang berarti untuk menghasilkan tambahan satu dolar Produk Domestik Bruto (PDB), Indonesia memerlukan investasi sekitar 7,6 dolar. “Semakin tinggi angka ICOR, semakin rendah tingkat efisiensi perekonomian,” ujarnya, seraya menilai kondisi tersebut menunjukkan biaya pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif mahal dibanding banyak negara berkembang lainnya.
Dari situ, ia menyimpulkan persoalan utama Indonesia bukan semata kekurangan modal, melainkan rendahnya produktivitas dalam memanfaatkan modal yang tersedia. Karena itu, agenda reformasi ekonomi dinilai tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan investasi, tetapi perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas secara menyeluruh.
Syamsul menilai riset dan pengembangan (research and development) merupakan instrumen penting untuk mendorong produktivitas. Ia mengatakan negara-negara yang berhasil melakukan lompatan ekonomi umumnya ditopang investasi besar dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Namun, ia menilai Indonesia masih menghadapi tantangan serius karena alokasi anggaran riset relatif kecil dibanding kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Ia juga menyinggung persoalan ekosistem inovasi, termasuk kecenderungan sebagian talenta terbaik berkarier di luar negeri. Menurutnya, pembangunan ekonomi modern membutuhkan keterlibatan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan pusat inovasi untuk menghasilkan teknologi, model bisnis, serta kelembagaan baru yang dapat meningkatkan produktivitas nasional.
Dalam konteks industrialisasi, Syamsul menilai pendekatan ke depan tidak cukup dimaknai sebagai peningkatan nilai tambah komoditas semata. Industrialisasi, menurutnya, harus dibangun sebagai ekosistem utuh, mulai dari riset, pengembangan teknologi, penguasaan rantai pasok, hingga penciptaan pasar. Ia menilai Indonesia memiliki banyak sumber daya hulu, namun kerap belum berhasil membangun ekosistem yang memungkinkan nilai tambah terbesar dinikmati di dalam negeri.
Syamsul juga mengkritisi arah transformasi struktural ekonomi Indonesia yang dinilainya tidak berjalan ideal. Ia merujuk teori pembangunan Arthur Lewis, yang menjelaskan tenaga kerja surplus dari sektor pertanian seharusnya berpindah ke industri manufaktur sebelum bergerak ke sektor jasa modern berproduktivitas tinggi. Namun, ia menilai Indonesia mengalami jalur berbeda.
Menurutnya, perpindahan tenaga kerja dari pertanian tidak dominan menuju industri, melainkan banyak masuk ke sektor jasa, terutama jasa informal dengan produktivitas rendah. Akibatnya, transformasi yang terjadi bukan perpindahan menuju sektor yang lebih produktif, tetapi menuju bentuk pekerjaan yang rentan dan berpenghasilan rendah. Ia menyebut fenomena ini tampak di kota-kota besar ketika ruang publik dipenuhi aktivitas ekonomi informal yang banyak berasal dari migrasi penduduk pedesaan, sementara kapasitas kota menyerap tenaga kerja ke sektor formal dinilai terbatas.
Syamsul menambahkan, keterbatasan keterampilan dan rendahnya kualitas pendidikan membuat banyak pekerja terjebak dalam “jebakan informalitas”: meninggalkan pertanian namun tidak memperoleh peningkatan produktivitas yang berarti.
Dalam perspektif ekonomi konstitusi, Syamsul menegaskan tujuan pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga kemakmuran yang berkeadilan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, ia menilai pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada capaian angka-angka makro, melainkan harus memperkuat fondasi produktivitas nasional agar kesejahteraan dapat berkelanjutan.
Ia menutup dengan menekankan pentingnya memperkuat aspek fundamental perekonomian, seperti kualitas pendidikan, riset, inovasi, vokasi, teknologi, dan kelembagaan. Menurutnya, modal dan tenaga kerja tetap diperlukan, tetapi tidak lagi cukup menjadi mesin utama pertumbuhan. “Masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuannya meningkatkan Total Factor Productivity,” ujarnya.
