Mataram—Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan tetap menjalankan agenda organisasi seperti biasa di tengah dinamika internal yang terjadi di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Sikap ini disampaikan Sekretaris Wilayah DPW PBB NTB, Muhlis Hasim, mewakili Ketua DPW PBB NTB Nadirah.

Muhlis mengatakan kegiatan partai di NTB, termasuk rapat-rapat serta pembentukan kepengurusan hingga tingkat kecamatan dan desa, tetap berjalan. Ia menyebut DPW memilih bersikap pasif terhadap perkembangan di DPP dan fokus pada kerja-kerja organisasi di daerah.

Ia juga menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai adanya surat keputusan (SK) pembekuan DPW PBB NTB. Menurutnya, klarifikasi diperlukan agar tidak terjadi penggiringan opini yang dinilai tidak baik.

Dalam keterangannya, Muhlis menegaskan DPW PBB NTB tetap mengacu pada keputusan yang diakui pemerintah melalui SK Kementerian Hukum. Ia menyatakan, bila ada SK pembekuan yang tidak ditandatangani oleh pimpinan yang tercantum dalam SK Kementerian Hukum, maka dokumen tersebut dinilai cacat prosedur.

Disebutkan, SK pembekuan yang beredar turut ditandatangani Ali Amran Tanjung yang disebut sebagai sekretaris jenderal. Sementara itu, menurut Muhlis, sekretaris jenderal yang tercantum dalam SK Kementerian Hukum adalah Yuri Kemal Fadlullah.

Muhlis menilai tidak tepat apabila DPW NTB dianggap tidak loyal. Ia menegaskan pihaknya berpegang pada ketentuan hukum yang berlaku dan pada keputusan yang diakui pemerintah. “Siapa pun pimpinan yang diakui pemerintah, maka di situ kami berada,” ujarnya.

Ia juga menegaskan tidak ada dualisme kepengurusan DPW PBB NTB selain di bawah kepemimpinan Nadirah. Muhlis turut mengimbau pengurus dan kader PBB se-NTB agar tidak terpengaruh dinamika di tingkat pusat dan tetap fokus menjalankan kegiatan partai.