Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna ke-XXXVII dengan agenda penyampaian penjelasan Gubernur Sumsel Herman Deru terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Palembang, Senin (22/6/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel Ilyas Panji Alam, didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel Raden Gempita. Gubernur Herman Deru hadir bersama Sekretaris Daerah Sumsel Edward Candra.
Ilyas Panji Alam menyampaikan pembahasan akan dilanjutkan melalui pandangan umum fraksi-fraksi sesuai mekanisme tata tertib DPRD. Ia mengatakan rapat paripurna ke-37 pada pembicaraan tingkat pertama diskors dan akan dilanjutkan kembali pada Jumat, 26 Juni 2026.
Dalam kesempatan itu, Ilyas juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Sumsel atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang disebut telah diperoleh 12 kali berturut-turut. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti komitmen bersama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
Sementara itu, Gubernur Herman Deru memaparkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp10,06 triliun atau 90,43 persen dari target Rp11,12 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,56 triliun atau 94,35 persen dari target Rp4,83 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp5,49 triliun atau 87,41 persen dari target Rp6,28 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah yang terealisasi 100 persen sebesar Rp4,06 miliar.
Untuk belanja daerah, realisasi tahun 2025 tercatat Rp9,96 triliun atau 88,66 persen dari pagu Rp11,23 triliun. Rinciannya meliputi belanja operasi Rp5,46 triliun, belanja modal Rp1,38 triliun, belanja tidak terduga Rp33,44 juta, serta belanja transfer Rp3,11 triliun.
Dari sisi pembiayaan, realisasi pembiayaan netto sebesar Rp108,50 miliar. Dengan kondisi tersebut, APBD Sumsel 2025 menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp209,73 miliar.
Herman Deru juga menyampaikan total aset keuangan daerah tercatat Rp33,46 triliun, turun 5,10 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp35,26 triliun. Penurunan terutama terjadi pada aset tetap yang turun menjadi Rp22,25 triliun dari sebelumnya Rp24,22 triliun. Sementara itu, aset lancar meningkat menjadi Rp383,11 miliar dan investasi jangka panjang naik menjadi Rp7,63 triliun.
