Program Corporate Social Responsibility (CSR) dinilai masih kerap dipahami keliru oleh media massa dan jurnalis. CSR sering diposisikan sebagai aktivitas sepihak perusahaan atau sekadar instrumen pencitraan, padahal esensinya berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Dosen Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta, Fransiskus Surdiasis, saat membawakan materi bertajuk Reporting CSR: Setting Agenda for Change dalam kegiatan Journalism Fellowship on CSR yang diselenggarakan Gerakan Wartawan Peduli Pendidikan bersama PT Tower Bersama Infrastructure (TBIG).
Dalam diskusi virtual yang digelar secara daring, Frans menekankan peliputan CSR seharusnya tidak berhenti pada publikasi kegiatan perusahaan. Menurut dia, liputan CSR semestinya menjadi sarana untuk mendorong perubahan sosial yang nyata.
“Esensi pokok dari setiap liputan CSR adalah merancang agenda untuk perubahan,” ujar Frans, dikutip Minggu (14/6/2026).
Frans menilai CSR merupakan bagian penting dari praktik bisnis modern yang bertanggung jawab. Namun, ia melihat masih banyak media yang memandang isu tersebut hanya sebagai urusan perusahaan, bukan isu publik yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Sering kali media masih memperlakukan CSR sebagai urusan perusahaan, bukan urusan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti anggapan bahwa CSR hanya sebatas kedermawanan atau pembagian bantuan dari perusahaan kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman itu tidak sepenuhnya tepat karena CSR lahir dari kesadaran etis bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk turut mendorong masyarakat berkembang ke arah yang lebih baik.
“Masih banyak yang menganggap CSR sebagai bentuk kebaikan perusahaan kepada masyarakat. Padahal secara historis, CSR lahir dari kesadaran etis bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk turut mendorong masyarakat berkembang ke arah yang lebih baik,” jelasnya.
Karena itu, Frans mendorong media mengubah pendekatan dalam meliput program CSR. Ia menilai pelaporan tidak cukup hanya memuat kegiatan seremonial, melainkan perlu ditempatkan dalam konteks persoalan dan kebutuhan masyarakat yang ingin diselesaikan.
“Ada kebutuhan untuk melaporkan CSR secara lebih bermakna dengan menempatkannya dalam konteks kebutuhan dan persoalan masyarakat,” ujarnya.
Melalui program fellowship tersebut, Frans berharap para jurnalis dapat membangun paradigma baru dalam mengawal isu CSR sehingga menghasilkan pemberitaan yang lebih berdampak bagi publik. Mantan Kepala Litbang The Jakarta Post itu juga menegaskan media dan perusahaan pada dasarnya memiliki pijakan yang sama, yakni melayani kepentingan masyarakat.
“CSR dan jurnalisme bekerja di atas platform yang sama, yaitu masyarakat. Keduanya berangkat dari titik pijak yang sama, yakni kepentingan publik,” pungkasnya.
