Perjalanan grup musik Black Brothers memasuki fase paling rumit ketika mereka tiba di Vanuatu pada 1983. Kedatangan itu terjadi atas undangan Father Walter Lini dan Vanua’aku Pati, dan disebut bukan sekadar tur musik. Black Brothers hadir sebagai bagian dari kampanye penggalangan dukungan politik untuk Papua Barat, yang disebut berhasil mengumpulkan dana sebesar 250 ribu dolar Amerika untuk Vanua’aku Pati.

Setelah partai tersebut memenangi pemilu, Andy bersama Black Brothers hijrah ke Vanuatu pada awal 1984 dan menjalankan kampanye Organisasi Papua Merdeka (OPM) secara terbuka. Pilihan itu mencerminkan keyakinan bahwa musik dapat menjadi jembatan—bukan hanya untuk membawa lagu, tetapi juga pesan dan solidaritas lintas batas.

Namun, pengalaman di Vanuatu juga memperlihatkan batas-batas diplomasi berbasis musik ketika bersentuhan langsung dengan politik partisan. Ketika Vanua’aku Pati mengalami perpecahan internal pada 1988, Black Brothers ikut terseret dalam pusaran krisis. Mereka menghadapi tudingan pelanggaran imigrasi serta keterlibatan dalam kerusuhan 16 Mei 1988.

Menurut catatan sejarah perjalanan mereka, pada saat peristiwa terjadi sebagian personel disebut sedang berada di supermarket membeli minuman ringan, bukan di lokasi kerusuhan. Meski demikian, dalam situasi politik yang memanas, keberadaan mereka di negara yang sedang bergolak dinilai cukup untuk menjadikan mereka sasaran tindakan aparat.

Andy Ayamiseba, Wellem Ayamiseba, Chris Ayamiseba, August Rumwaropen, dan Stevie Mambor ditangkap. Sebanyak 18 orang Papua, termasuk anggota keluarga, dideportasi. Anak-anak mereka dikeluarkan dari sekolah. Album Border Crossers—yang didedikasikan untuk para pengungsi Papua Barat yang menyeberang ke Papua Nugini (PNG)—juga disebut masuk daftar hitam.

Kisah ini menampilkan paradoks: musik yang pada awalnya bekerja sebagai medium kebudayaan lintas batas, pada akhirnya menjadi korban dinamika politik yang coba dinavigasi. Ketika Black Brothers memasuki arena politik secara langsung sebagai bagian dari mesin kampanye sebuah partai, status mereka sebagai seniman tidak lagi memberi perlindungan seperti sebelumnya.

Catatan tersebut tidak serta-merta menilai pilihan itu keliru. Dalam situasi ketika saluran politik resmi bagi Papua Barat dipandang tertutup, setiap ruang yang terbuka dianggap perlu dimanfaatkan. Namun, peristiwa di Vanuatu juga memperlihatkan keterbatasan musik sebagai diplomasi: musik dapat membangun simpati, membentuk solidaritas, dan membuka percakapan yang sulit dibuka diplomasi formal, tetapi tidak dapat menggantikan institusi politik yang memiliki mekanisme akuntabilitas dan ketahanan terhadap guncangan internal.

Setelah peristiwa 1988, Pemerintah Australia menerima mereka di Canberra pada November 1988 dengan visa enam bulan. Pada 8 Juli 1989, Black Brothers tampil dalam konser “A Rock for Land Rights” di Sydney bersama Jimmy Barnes dan Paul Kelly bersama Coloured Girls.

Bertahun-tahun kemudian, pada 2002, Pemerintah Vanuatu melakukan rekonsiliasi adat atas deportasi 1988. Permohonan maaf tersebut ditandai dengan ritual “bunuh babi”. Rekonsiliasi itu memberi penutupan simbolis, meski catatan yang sama menegaskan tidak semua kehilangan selama empat tahun di Vanuatu dapat dipulihkan melalui upacara adat.

Di luar dinamika politik, warisan Black Brothers juga dibaca melalui dimensi arsip. Lagu-lagu mereka—mulai dari rekaman di Studio Irama Tara Jakarta, sesi di fasilitas CHM Port Moresby, hingga album yang diproduksi di Belanda—dipandang sebagai arsip suara dari dua dekade perjalanan Papua berhadapan dengan dunia modern. Arsip tersebut tidak hanya menyimpan melodi dan lirik, tetapi juga pilihan bahasa, instrumen, panggung, dan aransemen yang mencerminkan negosiasi berkelanjutan antara identitas Papua dan tuntutan pasar.

Pernyataan Hengky MS bahwa musik kampung mereka lebih menghentak daripada banyak musik Barat—sementara gitar, keyboard, dan trumpet hanya tambahan modern—dibaca sebagai penegasan estetika bahwa modernitas tidak bergerak secara linier dari tradisi menuju kontemporer. Tradisi dan kontemporer dapat hadir bersamaan dalam satu nada, ritme, dan pertunjukan.

Catatan itu juga mengaitkan fenomena Black Brothers dengan gagasan Paul Gilroy dalam The Black Atlantic (1993), yang membahas musik sebagai medium diaspora dan perlawanan kultural lintas samudra. Meski konteksnya berbeda, resonansi tersebut dianggap tampak pada cara musik Black Brothers bekerja melintasi batas.

Perbedaannya, orang Papua Barat yang menyeberang ke PNG atau bermigrasi ke Belanda disebut berada dalam situasi ketika tanah asal masih ada, masih dapat diklaim, dan tetap menjadi objek perjuangan politik yang hidup. Karena itu, musik Black Brothers tidak hanya berfungsi sebagai memori diaspora, tetapi juga sebagai instrumen perjuangan dengan tujuan konkret: pengakuan, kemerdekaan, dan hak untuk kembali.

Di titik inilah pertanyaan besar muncul: seberapa jauh musik sanggup memikul beban sebesar itu. Rekonsiliasi adat di Vanuatu pada 2002 memberi penutupan simbolis, tetapi juga menggarisbawahi bahwa pengakuan kerap datang terlambat, dan keadilan kultural—bahkan ketika hadir—datang setelah pengorbanan yang seharusnya tidak perlu terjadi.

Black Brothers lahir di Papua, memainkan musik dari Papua, dan membawa suara itu ke tempat-tempat yang tidak selalu siap mendengarnya. Keberhasilan mereka berjalan beriringan dengan konsekuensi yang berat: deportasi, pelarangan album, hingga anak-anak yang dikeluarkan dari sekolah. Dari perjalanan itu, pertanyaan yang tersisa tetap mengemuka: apakah musik, dengan kemampuannya membangun solidaritas lintas batas, sudah cukup—dan jika belum, apa lagi yang dibutuhkan serta siapa yang seharusnya menanggung bebannya.