Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melakukan kunjungan ke Denpasar, Bali, untuk memperkuat sinergi antara diplomasi parlemen dan pemerintah daerah. Kunjungan tersebut juga menjadi ajang penyampaian perkembangan agenda internasional yang sedang diperjuangkan Indonesia serta potensi dampaknya terhadap pembangunan di daerah.
Sebagai alat kelengkapan DPR yang menjalankan fungsi diplomasi parlemen, BKSAP disebut berperan sebagai second track diplomacy dalam mendukung kebijakan luar negeri Indonesia. Melalui keterlibatan di berbagai forum parlemen internasional, BKSAP membangun hubungan dengan parlemen negara lain sekaligus mendorong penguatan diplomasi ekonomi, antara lain melalui dukungan penyelesaian perjanjian perdagangan, promosi investasi, serta pembahasan regulasi yang dinilai dapat meningkatkan daya saing nasional dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha di daerah.
Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menegaskan, hasil diplomasi di tingkat internasional pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu memahami perkembangan global agar dapat menyiapkan langkah strategis menghadapi perubahan kebijakan dan dinamika ekonomi dunia.
“Kami tentunya memberikan penjelasan kepada teman-teman di daerah terkait apa yang telah kami lakukan di forum-forum internasional. Apalagi Indonesia sekarang sedang menuju aksesi menjadi anggota OECD yang nantinya akan memengaruhi perbaikan tata kelola pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia,” ujar Husein usai memimpin kunjungan kerja dalam rangka BKSAP Day di Denpasar, Senin (15/6/2026).
Menurut Husein, proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan agenda strategis nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Ia menyebut, keanggotaan OECD akan membawa standar baru dalam tata kelola pemerintahan, investasi, perdagangan, transparansi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia menilai penyesuaian kebijakan dalam proses tersebut tidak hanya berdampak pada pemerintah pusat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat.
“Kami rasa ini sangat penting karena pada 2027 Indonesia diharapkan dapat merampungkan seluruh persyaratan yang diberikan OECD agar bisa menjadi anggota tetap. Ke depan ini akan memengaruhi banyak hal, termasuk ekonomi, perdagangan, dan berbagai kebijakan di pemerintah kota dan kabupaten,” kata Husein.
Husein juga menekankan pentingnya keterlibatan daerah dalam memahami perkembangan diplomasi internasional, seiring eratnya hubungan kebijakan global dengan kebutuhan pembangunan lokal. Berbagai keputusan yang dibahas di forum internasional—mulai dari perdagangan, investasi, transformasi digital, hingga pembangunan berkelanjutan—dinilai dapat berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat dan arah kebijakan daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Husein turut menyoroti posisi Bali sebagai salah satu wajah Indonesia di mata dunia. Ia menilai Bali memiliki peran strategis dalam mendukung diplomasi bangsa melalui sektor pariwisata yang menjadi salah satu kekuatan Indonesia di tingkat global.
“Bali sudah sangat terkenal sejak lama, bahkan hampir 100 tahun dikenal dunia melalui sektor pariwisatanya. Karena itu kami mengharapkan Provinsi Bali, khususnya Kota Denpasar, untuk terus berinovasi dan menjaga kelestarian alam yang ada di Bali. Ini menjadi salah satu garda depan Indonesia dalam berdiplomasi melalui sektor pariwisata,” ujarnya.
Ia menambahkan, isu keberlanjutan menjadi perhatian utama dalam berbagai forum internasional. Karena itu, upaya menjaga lingkungan dan mengembangkan pariwisata berkelanjutan dinilai penting, tidak hanya bagi Bali tetapi juga sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Di sisi lain, Husein menyebut BKSAP secara rutin membangun komunikasi dan dialog dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk menyamakan pemahaman mengenai isu strategis internasional yang berpotensi memengaruhi daerah. Forum tersebut juga menjadi sarana menyerap aspirasi daerah yang dapat diperjuangkan dalam berbagai forum internasional.
“BKSAP banyak bekerja sama dan mengunjungi pemerintah kota, kabupaten, maupun provinsi karena ada banyak kebijakan yang nantinya akan dirasakan langsung oleh daerah. Apa yang dibahas di forum internasional pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat melalui kebijakan pemerintah daerah,” kata Husein.
Ia mencontohkan sejumlah isu yang menjadi perhatian global, seperti perkembangan kecerdasan buatan (AI), transformasi ekonomi digital, perdagangan internasional, investasi, hingga perlindungan lingkungan hidup. Menurutnya, berbagai isu tersebut akan berpengaruh terhadap kebijakan nasional yang kemudian diterjemahkan menjadi program dan regulasi di tingkat daerah.
“Kebijakan mengenai AI, ekonomi, perdagangan, maupun lingkungan hidup yang dibahas di forum internasional nantinya akan diturunkan kepada pemerintah daerah. Maka dari itu isu-isu tersebut sangat bersentuhan langsung dengan pemerintah kota dan kabupaten,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, BKSAP DPR RI berharap pemerintah daerah semakin memahami peran diplomasi parlemen dalam memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan sinergi antara diplomasi internasional dan pembangunan lokal, peluang kerja sama, investasi, dan perdagangan yang diperoleh Indonesia di tingkat global diharapkan dapat memberi manfaat hingga ke daerah.
