Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkuat keterlibatan parlemen dalam pelaksanaan program dan agenda global. Pernyataan itu disampaikan dalam sesi pembahasan mengenai peran parlemen terhadap PBB pada forum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-152 di Istanbul, Jumat (17/4/2026).
Husein menilai keterlibatan parlemen menjadi faktor penting agar program-program PBB berjalan lebih efektif. Menurutnya, parlemen memiliki legitimasi langsung dari rakyat sehingga dapat memperkuat dukungan dan pengawasan terhadap implementasi program di tingkat nasional.
“Delegasi Indonesia meyakini kehadiran PBB hanya di tingkat pemerintah tidak akan mencapai potensi maksimalnya tanpa keterlibatan aktif parlemen, sebagai institusi yang memegang mandat langsung dari rakyat,” kata Husein.
Ia juga menekankan perlunya transformasi pola koordinasi PBB agar tidak semata berfokus pada hubungan dengan pemerintah eksekutif, melainkan membuka ruang dialog yang lebih luas dengan lembaga legislatif. Husein menegaskan PBB seharusnya berperan mendukung, bukan mendikte, serta memastikan program di lapangan selaras dengan prioritas nasional.
“Kehadiran PBB harus bersifat mendukung (supportive), bukan mendikte. Setiap program di lapangan wajib selaras dengan prioritas nasional kami, termasuk visi Presiden Prabowo Subianto dalam mencapai kemandirian energi dan penguatan sumber daya manusia melalui program nutrisi nasional,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Husein turut menyoroti praktik penanganan bencana di Turki sebagai contoh pentingnya integrasi antara lembaga PBB dan mekanisme legislatif. Ia menilai sinergi tersebut dapat mempercepat penyusunan regulasi darurat sekaligus meningkatkan efektivitas mobilisasi bantuan.
Sejalan dengan itu, Indonesia mendorong PBB lebih aktif memfasilitasi keterlibatan parlemen dalam memperkuat ketahanan bencana di masing-masing negara.
Husein juga menegaskan kolaborasi PBB dan parlemen perlu mencakup isu-isu kemanusiaan global yang mendesak, termasuk konflik di Gaza. “Indonesia tidak akan berhenti mendesak PBB untuk mendukung resolusi gencatan senjata permanen dan penuh di Gaza,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Husein menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong reformasi PBB agar menjadi lembaga yang lebih inklusif dan demokratis, serta menghargai peran sentral parlemen nasional dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran dunia.
“Indonesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra aktif dalam mereformasi PBB agar menjadi lembaga yang lebih inklusif, demokratis dan menghargai peran sentral parlemen nasional dalam menjaga perdamaian serta kemakmuran dunia,” pungkasnya.
