Penerapan biaya hak cipta untuk pemutaran musik di kafe dan restoran kembali menjadi sorotan menjelang penyesuaian tarif yang akan berlaku mulai 1 Juli 2026. Sejumlah musisi menilai kebijakan ini dapat menambah penghasilan pencipta, namun para ahli mengingatkan bahwa mekanisme penarikan dan pembagian royalti harus dibuat transparan dan adil, termasuk dengan dukungan teknologi untuk melacak lagu yang benar-benar digunakan.
Truc Le menilai besaran biaya yang diatur tidak terlalu tinggi dan masih dalam batas yang dapat diterima. Mengacu pada ketentuan yang berlaku mulai 1 Juli 2026, tarif royalti tertinggi untuk kafe disebut lebih dari 20 juta VND per tahun, sedangkan yang terendah kurang dari 1 juta VND per tahun. Menurutnya, skema ini umumnya menguntungkan musisi karena dapat memberi tambahan penghasilan, meski tidak besar.
Namun, isu utama yang mengemuka bukan hanya besaran tarif, melainkan cara pembagian. Pembagian hasil yang merata kepada semua penulis dinilai berpotensi tidak adil bagi pencipta lagu yang karyanya sering diputar dan ditonton, sekaligus menguntungkan pihak yang lagunya jarang digunakan.
Komposer Dong Thien Duc, yang dikenal lewat sejumlah lagu populer di kalangan anak muda, menekankan bahwa pengumpulan biaya hak cipta musik bukanlah hal baru. Ia menyebut kebijakan ini sudah berjalan lebih dari satu dekade, meski kerap menghadapi kendala. Menurutnya, publik pada dasarnya telah lama membayar hak cipta musik, misalnya melalui iklan atau akun Premium di YouTube. Ia juga menyatakan bahwa tempat usaha seperti bar karaoke, restoran, dan jaringan kedai kopi besar selama ini disebut mematuhi kewajiban pembayaran royalti.
Dong Thien Duc tidak percaya kafe akan “memboikot” musik karena penyesuaian biaya. Ia menilai, meski musisi akan mendapat manfaat dari jadwal tarif baru, nilai yang diterima tidak sebesar yang kerap dibayangkan. Ia memberi contoh, sebuah restoran dengan luas lebih dari 100 m² disebut harus membayar 5.186.000 VND per tahun. Dari jumlah itu, 20% dialokasikan untuk perusahaan manajemen, sementara sisanya dibagi melalui perusahaan-perusahaan yang membeli lagu, yang menurutnya biasanya mengambil tambahan 40–50%.
Ia menambahkan, apabila artis bekerja langsung dengan unit manajemen hak cipta seperti Pusat Perlindungan Hak Cipta Musik Vietnam (VCPMC), maka potongan 40% dapat dihindari dan sisanya menjadi milik artis. Dalam konteks ini, “artis” mencakup penyanyi, penulis lagu, penata musik, dan produser. Meski mengakui royalti dari kafe dan restoran mungkin kecil dibanding penghasilannya saat ini, ia menilai pendapatan semacam itu dapat menjadi penopang di masa depan ketika popularitas menurun. Karena itu, ia berharap publik dan pelaku usaha dapat lebih memahami kebutuhan para seniman.
Sejumlah pihak menegaskan pengenaan biaya hak cipta adalah langkah yang tepat, tetapi harus dijalankan dengan prinsip keadilan. Mantan kepala Kantor Hak Cipta menekankan bahwa penarikan biaya untuk pemutaran musik di kafe dan restoran sudah tercantum dalam Lampiran II Keputusan 17/2023/ND-CP yang berlaku sejak 26 April 2023. Ia menjelaskan bahwa mulai 1 Juli 2026 gaji pokok akan meningkat, sehingga tarif royalti juga ikut berubah.
Para ahli hak cipta mengingatkan kembali polemik pada 2017 terkait penarikan royalti musik di hotel dan kafe di Da Nang yang tidak menghasilkan solusi tuntas. Saat itu, banyak pemilik kafe mempertanyakan cara memastikan lagu apa yang diputar, seberapa sering diputar, dan bagaimana menghitung kompensasi secara adil kepada pencipta.
Dong Thien Duc menyatakan simpati kepada kafe kecil dan berpendapat kafe kecil seharusnya bisa gratis tanpa pungutan. Namun, seorang pemilik kafe di Hanoi menyanggah dengan menyatakan kafe kecil kadang justru berpendapatan tinggi karena memutar musik sepanjang hari. Ia mencontohkan, bahkan di jalan dan kawasan yang sama, ada kafe yang ramai dan ada yang sepi.
Menurut para ahli, penetapan tarif yang hanya bertumpu pada pangsa pasar dan gaji pokok masih menyisakan kekhawatiran. Hukum memang menetapkan royalti harus dibayar untuk rekaman komersial, tetapi persoalan kuncinya adalah bagaimana pembayaran itu dilakukan. Muncul pertanyaan, royalti tersebut ditarik untuk siapa, mengingat tidak semua musisi mempercayakan hak kekayaan intelektualnya kepada lembaga pengelola. Karena itu, diperlukan dokumentasi yang membuktikan bahwa unit atau organisasi pengelola hak cipta memang mendapat kuasa dari musisi untuk menagih. Pihak yang belum mendapat kuasa disebut tidak diperbolehkan menagih atas nama musisi.
Persoalan lain adalah bagaimana mengetahui lagu apa yang digunakan kafe dan restoran, serta seberapa sering lagu tersebut diputar. Para ahli menilai, agar penarikan royalti efektif, penagih perlu menunjukkan bahwa lagu yang ditagih memang telah diizinkan untuk digunakan, dan hanya lagu yang dipakai oleh tempat usaha yang berhak menerima pembayaran. Prinsipnya, semakin sedikit digunakan maka semakin kecil yang diterima pencipta, dan semakin sering digunakan maka semakin besar pembayarannya.
Untuk mengendalikan tingkat dan frekuensi penggunaan, para ahli mendorong penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka mengusulkan setiap badan usaha memiliki sistem teknologi untuk menganalisis karya musik guna memperjelas karya apa yang digunakan dan berapa kali. Dalam skema ini, entitas pengumpul biaya dinilai perlu menyediakan perangkat teknologi untuk analisis tersebut.
Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai musik internasional. Para ahli menyatakan penarikan royalti untuk musik internasional memerlukan izin dari artis internasional terkait. Kondisi ini dinilai bisa mendorong sebagian kafe beralih memutar musik internasional, mengingat basis penggemar musisi dan band internasional di Vietnam cukup besar.
Selain itu, sejumlah pihak memprediksi peluang musik berbasis AI untuk semakin banyak digunakan di kafe dan restoran. Dong Thien Duc mengamati bahwa dalam setahun terakhir sebagian tempat usaha telah beralih ke musik AI karena memperhitungkan penghematan biaya beberapa juta dong dari royalti. Meski demikian, ia meyakini musik “virtual” tidak akan mengalahkan musik “nyata”.
Para analis juga menilai penarikan royalti yang hanya didasarkan pada gaji pokok dan ukuran tempat usaha belum memadai. Mereka berpendapat, agar tidak menghambat bisnis—sejalan dengan prinsip dalam hukum hak cipta—pendapatan tempat usaha juga perlu dipertimbangkan. Mereka menambahkan, sistem pajak untuk kafe dan restoran saat ini disebut dikelola dengan baik sehingga secara teknis memudahkan pengumpulan biaya, dengan catatan pemilik usaha tetap harus memiliki ruang untuk memperoleh penghasilan agar mampu membayar berbagai biaya, termasuk royalti musik.
Sementara itu, seorang promotor terkemuka mengungkapkan kekhawatiran lain: adanya praktik penarikan biaya secara sepihak untuk karya yang belum diizinkan oleh penulisnya. Ia menilai, mengetahui total biaya yang dikumpulkan setiap tahun tidak cukup untuk menjawab pertanyaan paling mendasar: siapa yang menerima uang tersebut. Ia mempertanyakan apakah musisi yang karyanya tidak digunakan tetap dibayar, dan apakah pencipta yang lagunya hanya diputar sekali menerima jumlah yang sama dengan mereka yang lagunya sering diputar di banyak tempat.
Promotor itu juga menyoroti praktik yang disebut bergantung pada informasi dari YouTube, seperti jumlah pendengar tahunan, sebagai dasar pembagian. Menurutnya, pengumpulan atau pembagian yang merujuk pada data YouTube tanpa pengawasan yang memadai berpotensi tidak adil.
Dengan penyesuaian tarif yang akan berlaku pada 2026, perdebatan mengenai royalti musik di ruang publik kembali menekankan satu kebutuhan utama: mekanisme yang terukur, dapat diverifikasi, dan memastikan pembayaran benar-benar sampai kepada pihak yang berhak sesuai pemakaian karya.
