Provinsi Bengkulu menjadi tuan rumah Seminar Nasional Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDK) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Wilayah Barat Indonesia Tahun 2026. Kegiatan ini dibuka oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian di Balai Raya Semarak, Rabu (22/4/2026).
Seminar yang berlanjut pada Kamis (23/4/2026) mengangkat tema penguatan sinergi BPD untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Dalam sambutannya, Mian menyatakan target pertumbuhan tersebut menuntut peran BPD tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga memperkuat fungsi intermediasi melalui kolaborasi serta kontribusi nyata terhadap sektor produktif.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur telah menyusun peta jalan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Strategi itu mencakup penguatan ekosistem usaha, peningkatan investasi, dan optimalisasi peran lembaga keuangan daerah sebagai katalis pembangunan.
Menurut Mian, sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan industri perbankan menjadi kunci untuk mendorong efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian. Pemerintah daerah juga disebut telah menginisiasi konsolidasi dengan pelaku usaha guna memastikan kesiapan sektor riil dalam menyerap pembiayaan.
“Bank daerah tidak boleh hanya menjadi follower, tetapi harus menjadi driver dalam pembangunan ekonomi daerah, termasuk dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor unggulan,” kata Mian.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Bengkulu, Iswahyudi, menekankan pentingnya peningkatan perputaran uang di daerah (local economic circulation) sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi regional.
Ia mengajak peserta seminar untuk berkontribusi langsung terhadap perekonomian Bengkulu melalui konsumsi produk lokal, khususnya dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, peningkatan transaksi di sektor UMKM dapat berdampak pada naiknya pendapatan masyarakat dan penguatan basis ekonomi daerah.
