Para ahli menilai kepatuhan terhadap hak cipta di industri musik perlu dibuat lebih mudah diakses, terjangkau, dan transparan. Pendekatan ini dipandang lebih efektif ketimbang melihat hak cipta sebagai penghalang, terutama di tengah pertumbuhan pasar musik digital yang dinilai menjanjikan.
Berdasarkan data Statista, total pendapatan pasar musik digital di Vietnam diperkirakan mencapai US$51,95 juta pada 2025. Lebih dari setengah pendapatan tersebut disebut berasal dari streaming musik. Namun, potensi pasar yang besar itu dihadapkan pada persoalan operasional berupa prosedur perizinan dan verifikasi kepemilikan yang kompleks akibat tumpang tindih kewenangan.
Pengacara Phan Vũ Tuấn dari Kantor Hukum PhanLaw menjelaskan bahwa ketika sebuah lagu diputar di tempat usaha, umumnya terdapat dua jenis hak yang berlaku bersamaan. “Biasanya ada dua hak yang berlaku secara bersamaan: hak cipta (musik dan lirik milik komposer) dan hak terkait (pendapatan milik penyanyi, produser rekaman, dll.),” ujarnya kepada surat kabar Tuổi Trẻ.
Kerumitan ini membuat banyak pelaku usaha makanan dan minuman kebingungan mengenai pihak yang harus dihubungi untuk meminta izin, kepada siapa pembayaran dilakukan, serta bagaimana mekanisme distribusi dananya.
Tuấn juga menekankan bahwa karya yang tidak berada di bawah pengelolaan VCPMC—misalnya karena dikelola independen oleh penulis—bukan berarti dapat digunakan tanpa biaya. Pelaku usaha tetap perlu menghubungi penulis secara langsung untuk menegosiasikan tarif penggunaan.
Selain persoalan otoritas, durasi perlindungan juga menjadi poin perdebatan. Mengacu pada Undang-Undang Kekayaan Intelektual yang berlaku, perlindungan hak cipta berlangsung seumur hidup penulis dan 50 tahun setelah penulis meninggal dunia.
Konsekuensinya, meskipun karya klasik seperti Mozart, Beethoven, atau melodi rakyat tradisional dapat berada dalam ranah milik publik dan bebas dari hak cipta, rekaman spesifik atas karya-karya tersebut oleh orkestra modern tetap dilindungi hak terkait selama 50 tahun sejak tahun penerbitan. Artinya, status milik publik pada karya asli tidak otomatis membuat semua rekamannya bebas digunakan.
Untuk mengurangi risiko hukum secara menyeluruh, solusi jangka panjang dinilai perlu bertumpu pada teknologi agar kepatuhan terhadap hak cipta menjadi lebih mudah dan lebih murah dibanding pelanggaran. Dalam konteks ini, aplikasi domestik dengan keunggulan teknologi dan basis data besar disebut memiliki peran penting.
Laporan “The Connected Consumer” dari Decision Lab untuk kuartal IV 2025 mencatat Zing MP3 mempertahankan posisi sebagai aplikasi musik digital domestik terpopuler dengan tingkat penggunaan 45%. Platform ini disebut memiliki perpustakaan musik Vietnam yang besar, mencakup lebih dari 98% karya berhak cipta di negara tersebut, serta mengintegrasikan kecerdasan buatan (AI) secara mendalam.
Dari sisi pengelolaan, kemampuan AI dinilai dapat diterapkan untuk mengotomatisasi identifikasi serta meningkatkan transparansi data, sehingga pengguna individu maupun bisnis dapat memeriksa status perlindungan dan entitas pengelola hak atas suatu karya.
Pasar juga disebut mulai melihat solusi teknologi yang bersifat “iteratif” untuk menghasilkan data yang lebih bersih. Menurut Tuấn, bila pemilik bisnis menggunakan teknologi AI secara mandiri untuk membuat rekaman baru dari not musik asli Mozart atau Beethoven—tanpa menyalin, mengekstrak, atau mereproduksi dari rekaman modern yang masih dilindungi—maka mereka berhak mengeksploitasinya secara komersial tanpa perlu izin atau membayar royalti kepada VCPMC maupun organisasi manajemen kolektif lainnya.
Contoh lain penyederhanaan prosedur perizinan bisnis ke bisnis (B2B) terlihat pada model jaringan Bread Talks. Alih-alih mengurus izin satu per satu dari berbagai entitas, jaringan ini menggunakan layanan lisensi musik pihak ketiga bernama Mesh, dengan biaya tetap sekitar 3 juta VND per tahun per toko. Kejelasan prosedur, penyederhanaan proses, dan biaya yang dinilai wajar disebut membantu bisnis beradaptasi lebih cepat sekaligus mengurangi risiko hukum.
Di sisi lain, Tuấn mengingatkan adanya potensi “jebakan hukum” dari sumber musik berlabel “Tanpa Hak Cipta” atau “Musik Bebas Royalti” yang beredar di platform seperti YouTube dan Spotify. Ia menilai banyak orang keliru memahami istilah tersebut sebagai bebas digunakan selamanya.
Menurutnya, “bebas royalti” pada praktiknya merujuk pada pembayaran satu kali untuk penggunaan tanpa batas, terlepas dari jumlah pemutaran, sehingga pada dasarnya tetap merupakan musik berbayar. Sementara untuk label “Tanpa Hak Cipta”, penulis disebut dapat menjual karya kepada pihak lain kapan saja. Ketika kepemilikan beralih atau penulis menarik klaim untuk beralih ke eksploitasi komersial, hak bebas yang sebelumnya diberikan dapat dicabut dan pengguna berisiko dianggap melanggar.
Para ahli menilai, di tengah pertumbuhan pasar dan kompleksitas perizinan, pembenahan sistem melalui transparansi, prosedur yang lebih sederhana, serta dukungan teknologi menjadi kunci agar kepatuhan hak cipta dapat dijalankan secara lebih pasti dan efisien.
