Pemrakarsa sekaligus Koordinator 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menilai gejolak pasar keuangan yang ditandai pelemahan rupiah dan tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tidak bisa dipandang semata sebagai fenomena ekonomi.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (9/6/2026), Haris menyebut ada indikasi upaya sistematis yang bertujuan menggiring persepsi negatif terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui kampanye digital. Ia menilai kampanye tersebut diarahkan untuk melemahkan kepercayaan publik dan pelaku pasar.
Haris mengatakan ia melihat pola yang mengarah pada destabilisasi terkoordinasi. Ia mencontohkan kemunculan sejumlah narasi tagar seperti #SaleIndonesia, #1998Redux, #BuangRupiah, dan #IndonesiaGelap yang, menurutnya, tidak muncul begitu saja dan ditujukan untuk menggerus kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.
Menurut Haris, sentimen negatif yang dibangun melalui narasi tersebut berpotensi mendorong depresiasi rupiah, menekan IHSG, memicu arus keluar modal, hingga mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Ia juga berpendapat pihak-pihak yang mengampanyekan narasi itu berharap dapat mengulang situasi yang pernah terjadi pada masa Reformasi 1998, yakni tekanan ekonomi yang kemudian berujung pada gejolak politik.
Meski demikian, Haris menilai kondisi Indonesia saat ini berbeda dibandingkan 1998. Ia menyoroti perubahan tatanan geopolitik global yang disebutnya bergerak dari unipolar menuju multipolar, serta perubahan lanskap ekonomi dan politik dunia.
Ia juga menyatakan pengaruh lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO yang pada masa lalu dinilai sangat menentukan arah kebijakan negara-negara berkembang, kini tidak lagi sekuat sebelumnya.
Dalam pandangannya, ada setidaknya tiga poros kekuatan yang merasa dirugikan oleh kebijakan strategis pemerintahan Prabowo. Ia menyebut, pertama, kelompok yang ia sebut sebagai “oligarki serakahnomic” di dalam negeri. Kedua, korporasi dan aktor multinasional yang selama ini disebutnya diuntungkan oleh celah pengelolaan sumber daya nasional.
Haris menilai kelompok-kelompok tersebut memiliki kepentingan untuk membangun opini negatif dan memperlemah kepercayaan terhadap pemerintah karena menganggap kepentingan ekonominya terganggu oleh agenda transformasi yang dijalankan.
Ia turut menyebut sejumlah program strategis pemerintah yang dinilai memicu resistensi, antara lain pembentukan badan investasi negara Danantara, kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) yang wajib ditempatkan di dalam negeri selama satu tahun, penertiban penguasaan lahan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), program swasembada pangan, serta upaya pemberantasan korupsi dan penyitaan aset hasil tindak pidana.
