Tren membaca di kalangan generasi muda kian menonjol seiring maraknya komunitas dan ruang diskusi di platform digital. Istilah seperti bookstagram, booktuber, hingga booktwt muncul untuk menggambarkan kebiasaan berbagi ulasan, target bacaan, dan percakapan antarpembaca. Di dalam kultur ini, sejumlah judul dapat menjadi bacaan bersama yang ramai diperbincangkan.

Salah satu novel yang kerap muncul dalam percakapan tersebut adalah Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Di berbagai platform, termasuk akun Twitter @literarybase yang berfokus pada sastra, diskusi tentang buku ini berulang kali muncul dan memancing respons besar. Rekomendasi serupa juga beredar di kalangan Gen Z.

Ketertarikan pada novel berlatar 1998 itu mendorong penulis kisah ini untuk ikut membaca. Selama proses membaca, ia merasakan emosi yang berbeda dibanding saat mengakses informasi tentang tragedi 1998 melalui dokumen sejarah, materi kuliah, reportase investigasi, maupun buku nonfiksi. Menurutnya, novel tersebut menghadirkan sisi humanis korban penghilangan paksa dan keluarga mereka, serta membangun empati melalui narasi yang dirancang untuk menyentuh pembaca.

Diskusi daring yang membuka jurang pengetahuan sejarah

Setelah selesai membaca, ia mencoba mencari percakapan tentang Laut Bercerita di Twitter untuk bergabung dalam diskusi. Namun, pencarian itu justru mengantarkannya pada temuan yang mengejutkan: banyak pembaca muda mengaku baru mengetahui sejumlah peristiwa yang terkait dengan tragedi 1997–1998.

Dalam unggahan @literarybase pada 20 Oktober yang disebut mencapai sekitar 14.000 likes, kolom komentar dipenuhi respons pembaca muda yang menyatakan baru mengetahui adanya penghilangan paksa aktivis dan mahasiswa pada 1997–1998. Sejumlah komentar juga menunjukkan ketidaktahuan tentang Aksi Kamisan, penembakan mahasiswa, serta adanya pelarangan dan pembatasan peredaran buku yang pada masa tertentu dapat berujung konsekuensi hukum.

Penulis mengaku temuan itu mengiris hati. Ia mempertanyakan bagaimana generasi muda bisa begitu jauh dari sejarah yang, menurutnya, penting dipahami agar tragedi serupa tidak terulang.

Pengalaman pribadi: Aksi Kamisan yang tak dikenal adik sendiri

Temuan di media sosial mengingatkannya pada pengalaman pada 2019, ketika ia untuk pertama kalinya mengikuti Aksi Kamisan. Sepulang dari aksi, ia menceritakan kegiatannya di rumah. Adiknya, yang jarak usianya empat tahun, justru bertanya apa itu Aksi Kamisan.

Ia kemudian menjelaskan Aksi Kamisan dan menyinggung bahwa adiknya juga tidak memahami detail tragedi 1998. Adiknya hanya mengetahui adanya krisis moneter dan demonstrasi besar, tetapi tidak mengetahui peristiwa lain seperti penembakan mahasiswa Trisakti hingga pemerkosaan massal.

Reaksi adiknya dan komentar-komentar warganet sempat membuat penulis bersikap menghakimi, seolah generasi muda sengaja abai terhadap sejarah. Namun, ia menyebut penilaian itu tidak berlangsung lama setelah ia melakukan refleksi.

Ketimpangan akses pengetahuan dan peran pendidikan

Penulis menyimpulkan bahwa ia memiliki privilese dalam mengakses pengetahuan sejarah. Ia menyebut dua faktor utama: latar pendidikan dan lingkungan belajar.

• Di sekolah, ia berada di jurusan IPS dan memiliki guru sejarah yang dinilainya progresif serta menggunakan pendekatan bercerita sehingga tragedi 1998 dijelaskan lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada gejolak ekonomi.
• Di perguruan tinggi, ia mengambil mata kuliah Sejarah Indonesia yang memberinya materi lebih kaya, termasuk tragedi-tragedi yang disebut tidak selalu muncul dalam buku cetak.

Ia menilai tidak semua generasi muda memiliki akses serupa. Banyak siswa belajar dari buku cetak yang dianggap kurang memadai, terlebih bagi mereka yang masuk jurusan IPA sejak awal SMA dan tidak lagi terpapar pelajaran sejarah secara resmi hingga kuliah. Situasi itu, menurutnya, dapat diperparah oleh metode pengajaran yang monoton sehingga sejarah tidak menarik minat siswa dan rasa ingin tahu tidak tumbuh.

Pengaburan dan penguburan sejarah secara sistemik

Selain soal akses, penulis juga menyoroti adanya pengaburan dan penguburan sejarah yang disebut berlangsung secara sistemik. Ia menilai buku pelajaran kerap menuliskan sejarah secara garis besar melalui pembabakan zaman, sementara tragedi penting yang membentuk iklim sosial-politik Indonesia tidak dijelaskan secara memadai atau bahkan absen.

Ia memberi contoh bahwa sejumlah rangkaian peristiwa 1998—seperti penembakan mahasiswa Trisakti, persekusi terhadap etnis Tionghoa, penjarahan dan pembakaran massal, serta penghilangan paksa—tidak ia temukan dalam buku IPS terpadu yang digunakan di sekolah, dan baru dipahami lebih dalam melalui penjelasan gurunya.

Ia juga menyinggung cara tragedi 1965 diajarkan di buku sekolah yang dinilainya masih memakai sudut pandang Orde Baru, termasuk penggambaran peristiwa melalui narasi “pemberontakan PKI.” Ia menyebut penayangan film G30S masih terjadi di lingkungannya, termasuk ditayangkan oleh ketua RT setempat melalui layar tancap agar warga, termasuk anak-anak, dapat menonton.

Fenomena serupa di Filipina dan Jepang

Penulis menyebut persoalan generasi muda yang dinilai ahistoris tidak hanya terjadi di Indonesia. Ia mencontohkan Filipina dan Jepang.

Di Filipina, ia merujuk pada eksperimen liputan Manila Bulletin yang menanyakan kepada milenial dan Gen Z tentang darurat militer 1972 di bawah Ferdinand Marcos, Sr., dan menyebut banyak responden tidak paham atau tidak mengetahui sejarah tersebut. Ia juga mengutip dokumentasi Amnesty International yang mencatat korban pada periode itu, antara lain 3.257 pembunuhan di luar proses hukum, 35.000 penyiksaan yang terdokumentasi, 77 penghilangan paksa, dan 70.000 penahanan.

Masih terkait Filipina, ia menyebut laporan Union of Catholic Asian News mengenai kritik Asosiasi Sejarawan Katolik Filipina (CHAP) pada 24 Oktober terhadap modul Departemen Pendidikan yang menyebut periode darurat militer sebagai “periode Masyarakat Baru,” istilah yang merupakan sebutan dari Marcos, Sr. dan dinilai sebagai upaya mengubah citra sejarah kelam.

Untuk Jepang, ia merujuk laporan BBC oleh Mariko Oi tentang minimnya pembahasan sejarah abad ke-20 dalam buku pelajaran. Dari 357 halaman buku sejarah yang ia alami, disebut hanya 19 halaman membahas periode 1931–1945. Pembantaian Nanjing, misalnya, disebut hanya muncul dalam satu kalimat di catatan kaki, sementara isu seperti comfort women serta eksperimen manusia dan perang biologis tidak dicantumkan. Kondisi ini, menurutnya, membuat banyak generasi muda Jepang tidak mengetahui kejahatan perang negaranya.

Dampak ketidaktahuan sejarah: dari penyangkalan hingga tumpulnya tuntutan keadilan

Penulis menilai ketidaktahuan sejarah dapat berdampak serius. Ia mencontohkan Jepang, ketika pengaburan sejarah membuat sebagian masyarakat menyangkal keberadaan comfort women, memunculkan penolakan dan stigma, serta berimplikasi pada rumitnya pemenuhan hak dan penegakan keadilan bagi penyintas. Ia juga menyinggung kegagalan perjanjian Jepang–Korea terkait comfort women yang dikaitkan dengan penyangkalan Shinzo Abe.

Di Indonesia, ia menilai dampak serupa terlihat ketika generasi muda tidak menyadari bahwa sejumlah tokoh yang dinilai bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan justru menempati posisi dalam pemerintahan. Ia menyebut bahwa banyak pihak, termasuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dilansir Media Indonesia, menilai Prabowo Subianto dan Sjafrie Sjamsoeddin bertanggung jawab atas tragedi 1998, sementara kini masing-masing menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan penasihat di Kementerian Pertahanan.

Pada akhirnya, penulis menekankan bahwa persoalan ini perlu menjadi perhatian bersama. Ia memandang kondisi “dibutakan” dari sejarah dapat membuat generasi muda tidak menuntut keadilan dan tidak melawan. Karena itu, ia menyerukan perlunya upaya agar masyarakat lebih memahami sejarah, mendorong pemenuhan dan restorasi keadilan yang selama ini terabaikan, serta mencegah berulangnya tragedi yang tidak diinginkan.