Blora menjadi sorotan setelah sejumlah peristiwa yang dikaitkan dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) memunculkan keluhan warga. Dalam beberapa bulan terakhir, setidaknya ada tiga isu yang ramai dibicarakan: polemik penamaan jalan atas nama sastrawan Pramoedya Ananta Toer, penangkapan seorang ketua ormas terkait dugaan penipuan, serta keluhan soal hambatan investasi yang disebut melibatkan oknum ormas.

Isu pertama berkaitan dengan wacana penamaan Jalan Pramoedya Ananta Toer di dekat rumah masa kecil Pramoedya di Blora. Pramoedya dikenal sebagai sastrawan kelahiran Blora yang namanya diakui secara nasional dan internasional. Namun, rencana peresmian jalan tersebut disebut sempat tertunda di tengah kabar adanya penolakan dari ormas setempat. Dalam sebuah wawancara, pimpinan ormas yang menolak menyampaikan alasan penolakan karena mengaitkan Pramoedya dengan komunisme.

Peristiwa kedua menyangkut penangkapan pimpinan ormas yang sama oleh polisi. Ia ditangkap terkait dugaan penipuan proyek fiktif. Modus yang disebutkan adalah mengaku sebagai pihak dari Pertamina dan menjanjikan dapat menyuplai solar sesuai permintaan, namun uang yang diterima diduga dibawa kabur sementara barang yang dijanjikan tidak ada.

Isu ketiga menyentuh bidang ekonomi daerah. Keluhan muncul karena investor dinilai sulit masuk ke Blora, dan salah satu penyebab yang disebut adalah adanya oknum ormas yang menghalangi proses investasi. Dalam narasi yang beredar, Dinas Penanaman Modal Blora disebut menyampaikan bahwa investor mengalami kesulitan karena ulah oknum ormas yang menghambat.

Selain tiga isu tersebut, terdapat pula catatan mengenai bentrokan antarormas. Pada Januari lalu, disebut terjadi duel yang mengakibatkan korban luka dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Rangkaian peristiwa ini memicu kritik dari sebagian warga yang menilai tindakan oknum ormas telah meresahkan dan memperburuk citra ormas di mata publik. Di sisi lain, muncul pula pandangan bahwa tidak semua ormas memiliki citra buruk, namun tindakan yang menimbulkan polemik dan gangguan ketertiban dinilai perlu dibenahi agar tidak merugikan masyarakat.