Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang perfilman tahun 2019 dan 2020 dinilai perlu ditinjau ulang agar dapat menampung profesi-profesi baru yang muncul seiring perubahan ruang produksi film di Indonesia. Peninjauan ini dipandang penting karena perkembangan teknologi dan dinamika industri terus melahirkan kebutuhan kerja yang tidak seluruhnya tercakup dalam standar yang ada.
Perwakilan Kesatuan Karyawan Film & Televisi (KFT), Eric Gunawan, menyampaikan bahwa pembaruan SKKNI diperlukan untuk menyusun peta alur kerja yang lebih jelas bagi sineas dan insan film. Menurutnya, peta kerja yang jelas juga berkaitan dengan perlindungan yang tepat melalui payung hukum.
“SKKNI itu tidak ajeg, pastinya akan terus berubah baik revisi atau peninjauan ulang. Terlebih dengan adanya perkembangan teknologi yang memunculkan profesi baru di arena industri film,” kata Eric dalam Konferensi Film Nasional yang digelar Badan Perfilman Indonesia (BPI) di Gedung Film Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Profesi Ada, tetapi Belum Diakui
Eric menjelaskan, sejumlah profesi yang kini bekerja di industri sebenarnya sudah eksis, tetapi belum diakui negara melalui SKKNI. Temuan itu, menurutnya, muncul setelah KFT membaca 10 dokumen SKKNI bidang perfilman tahun 2019 dan 2020 yang dianalisis oleh delapan divisi KFT, mulai dari manajemen produksi hingga divisi efek spesial.
Ia mencontohkan SKKNI No. 345 Tahun 2019 tentang penulis skenario yang disebut baru mencakup penulis skenario pada level enam. Sementara itu, terdapat profesi lain dalam penulisan skenario seperti asisten penulis, story editor, dan story analyze, termasuk dari kalangan lulusan mahasiswa, yang dinilai sulit masuk ke level tersebut karena adanya persyaratan tertentu.
Eric juga menyoroti bahwa pekerjaan penulis skenario tidak selalu tunggal. Dalam praktiknya, terdapat pembagian peran, misalnya penulis yang fokus pada deskripsi adegan maupun penulis yang khusus menyusun dialog.
“Oleh karena itu kami melihat SKKNI No. 345 2019 untuk penulisan skenario, ini perlu dilakukan peninjauan. Pasalnya kalau hanya menampung penulis skenario di level enam itu tidak menampung profesi-profesi yang sebenarnya ada di bidang penulisan skenario,” ujarnya.
Asisten Sutradara dan Perubahan di Manajemen Produksi
Selain bidang penulisan, Eric menilai persoalan serupa terjadi pada divisi penyutradaraan yang tercantum dalam SKKNI No. 156 Tahun 2020. Ia menyebut standar itu hanya mencakup profesi sutradara pada level tujuh, sementara profesi asisten sutradara berada dalam SKKNI yang berbeda.
“Asisten sutradara ada, tapi adanya di SKKNI manajemen produksi. Kami temukan pada saat analisis KFT di Bogor, enggak ternyata. Yang di manajemen produksi, dia lebih ke persoalan administrasi. Memang asisten sutradara, tapi ada yang namanya assistant to director,” kata Eric.
Menurutnya, perubahan pada wilayah manajemen produksi juga memunculkan profesi baru, salah satunya showrunner, yang disebut belum diakui negara melalui SKKNI. Eric menilai profesi tersebut muncul seiring perkembangan kapital teknologi pada platform layanan over-the-top (OTT).
“Profesi-profesi yang selama ini menjadi suatu profesi baru dan perlu pengakuan [dari negara] karena sudah ada yang namanya profesi showrunner di kita juga di Indonesia,” ujarnya.
Rangkaian Hari Film Nasional 2023
Konferensi Film Nasional tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari Film Nasional 2023 yang digelar BPI pada 6–11 Maret 2023 di Gedung Film, Pancoran, Jakarta Selatan. Kegiatan mencakup konferensi, lokakarya, dan forum rembug yang didedikasikan untuk asosiasi profesi, komunitas film, serta pegiat festival, dengan fokus pada isu perkembangan film nasional.
Seluruh rangkaian kegiatan Hari Film Nasional 2023 dijadwalkan ditutup dengan sarasehan pada 30 Maret 2023, yang salah satunya merepresentasikan hasil penggodokan materi konferensi. Puncak acara tersebut diharapkan menjadi forum sumbang saran dari berbagai latar bidang keilmuan untuk kemajuan industri film nasional.
