Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Abul Chair mulai mengonsolidasikan jajaran birokrasi setelah dilantik pada pekan lalu. Konsolidasi ini diarahkan untuk menyatukan visi antar organisasi perangkat daerah (OPD) agar bergerak serempak menjalankan tiga agenda prioritas pemerintah provinsi.
Tiga agenda prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata mendunia. Abul menilai tantangan utama bukan terletak pada perumusan program, melainkan memastikan seluruh OPD bekerja dalam satu irama.
“Yang penting arahnya jelas: kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Karena itu, birokrasi harus ditata ulang berbasis manajemen kinerja yang kuat,” ujar Abul, Rabu, 15 April 2026.
Ia menekankan bahwa pendekatan kerja birokrasi tidak lagi sebatas administratif, melainkan berbasis target dan dampak. Menurutnya, setiap program harus memiliki tujuan yang terukur dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sesuai arahan gubernur, tujuannya jelas, indikatornya terukur, dan dampaknya bisa dirasakan,” katanya.
Abul juga menyoroti pentingnya menghapus ego sektoral di tingkat OPD. Ia menyebut seluruh kepala OPD saat ini masih berada dalam satu garis visi yang sama. Konsolidasi dinilai diperlukan untuk mempercepat eksekusi program prioritas yang selama ini kerap terhambat koordinasi lintas sektor.
Selain penguatan internal, Abul menyinggung peran strategis media dalam mendukung agenda pemerintah, terutama untuk mendorong sektor pariwisata agar dikenal lebih luas. Ia menilai keterbukaan informasi dan pemberitaan yang objektif menjadi bagian penting dari upaya tersebut.
“Menjadi mendunia itu salah satu syaratnya adalah bagaimana kebijakan pemerintah bisa tersampaikan secara objektif kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama. Ia menyerahkan penguatan manajemen birokrasi kepada Sekda, sementara dirinya lebih fokus pada kerja-kerja lapangan dan penyusunan kebijakan strategis berbasis kebutuhan masyarakat.
Dengan pembagian peran tersebut, Pemerintah Provinsi NTB berharap percepatan program dapat segera terlihat, terutama dalam menjawab persoalan kemiskinan dan memperkuat sektor unggulan daerah.
