Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah (DPRPT) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dan masyarakat wilayah pesisir. Pertemuan berlangsung di Ruang Serbaguna Hotel Horison Diana Mimika, Selasa (5/5/2026).
RDP dihadiri Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah John NR Gobai, anggota DPRPT Yohanes Felix Helyanan, Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol Jeremias Rontini, serta Bupati Mimika Johannes Rettob yang didampingi Wakil Bupati Emanuel Kemong. Perwakilan masyarakat pesisir dan manajemen PT Freeport Indonesia juga turut hadir.
John NR Gobai mengatakan RDP tersebut digelar untuk mendengarkan aspirasi sekaligus menyusun catatan strategis terkait empat isu yang dinilai penting bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Empat agenda yang dibahas meliputi akses trayek pelayaran ke Pelabuhan Sipu-sipu di Distrik Jita, tata kelola tailing, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), serta optimalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Poumako termasuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).
Menurut John, DPRPT juga mengundang Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah untuk memastikan sinkronisasi program terkait empat agenda tersebut.
Desakan reaktivasi trayek kapal perintis
Dalam pembahasan akses transportasi, John mendorong Pemkab Mimika mencari solusi konkret atas terhentinya operasional kapal menuju Distrik Jita. Ia menyebut upaya mempertahankan trayek tersebut telah diperjuangkan sejak 2023.
John menyampaikan bahwa keputusan menteri terkait trayek tersebut sudah jelas, dan ia menilai keberlanjutan layanan itu penting bagi warga Jita dan Agimuga. Ia juga menyoroti manfaat biaya perjalanan yang lebih terjangkau, yang menurutnya memungkinkan warga pulang kampung dengan ongkos Rp15.000 tanpa terbebani mahalnya bahan bakar.
Peluang pengelolaan tailing oleh pengusaha lokal
Pada isu lingkungan dan ekonomi, John mengibaratkan tailing sebagai sesuatu yang akan terus ada selama aktivitas tambang berjalan. Namun, ia menilai hal itu juga dapat menjadi peluang usaha yang perlu diprioritaskan bagi anak daerah.
Ia mendorong Pemerintah Provinsi segera menerbitkan izin pengelolaan tailing dengan prioritas bagi masyarakat asli Papua (OAP). John juga menyatakan pihak luar dapat terlibat, tetapi diminta bekerja di bawah naungan izin milik putra daerah agar perputaran ekonomi tetap berada di Mimika.
Dukungan terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih
DPRPT turut menyatakan dukungan terhadap program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). John mengajak masyarakat melihat program tersebut dari sisi manfaat ekonomi dan tidak mempersoalkan penamaannya.
Ia menyebut program itu sebagai kelanjutan dari kampung nelayan maju dan modern, yang mencakup koperasi serta fasilitas yang dibutuhkan nelayan di sepanjang pesisir Mimika hingga Nabire.
Percepatan SPBN dan pengelolaan PPI Poumako
Agenda lainnya adalah percepatan pembangunan SPBN di kawasan Poumako. John menilai keberadaan SPBN diperlukan agar nelayan tidak harus menempuh jarak jauh ke kota untuk mendapatkan bahan bakar.
Ia juga berharap pemilik hak ulayat di Hiripau dan Pigapu dapat berdiskusi dengan dinas terkait agar lahan untuk pembangunan SPBN segera tersedia.
Terkait PPI Poumako, John mengingatkan bahwa kewenangan pengelolaannya berada di tingkat provinsi. Ia menyarankan agar Bupati Mimika dan Pemerintah Provinsi membicarakan mekanisme pengelolaan, apakah dilakukan secara kolaboratif atau diserahkan sepenuhnya.
