Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia, Raffi Ahmad, mengapresiasi kesiapan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengimplementasikan sistem kerja fleksibel berbasis digital, termasuk skema Work From Home (WFH). Menurutnya, langkah ini sejalan dengan upaya mendukung efisiensi penggunaan energi nasional sekaligus mempercepat transformasi tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Apresiasi tersebut dinilai mencerminkan penguatan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong birokrasi yang adaptif, efisien, dan berbasis teknologi, seiring meningkatnya kebutuhan efisiensi energi serta optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Transformasi digital yang dilakukan BPOM menunjukkan bahwa efisiensi energi dan produktivitas ASN dapat berjalan beriringan. Ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan modern,” ujar Raffi saat berkunjung ke Kantor BPOM RI di Jalan Percetakan Negara, Jakarta, Senin (13/4/2026).
Penyesuaian sistem kerja di lingkungan BPOM dilakukan melalui optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.
Melalui pendekatan tersebut, BPOM menyatakan pelaporan kinerja ASN dapat berjalan secara real time dan terukur. Monitoring dan evaluasi pegawai tetap berjalan optimal dalam berbagai skema kerja, baik Work From Office (WFO), WFH, Work From Anywhere (WFA), maupun dinas, sementara kualitas dan keberlanjutan pelayanan publik tetap dijaga.
BPOM juga menyebut kebijakan ini mendukung pengelolaan energi yang lebih efisien serta berorientasi pada perlindungan lingkungan dalam jangka panjang.
Dalam implementasinya, WFH di BPOM didukung sistem digital terintegrasi yang diarahkan untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi kinerja ASN melalui aplikasi e-Presensi dan Sistem Manajemen Kinerja Individu (SIMAKIN).
Aplikasi e-Presensi digunakan untuk pencatatan kehadiran ASN secara elektronik dengan validasi lokasi berbasis GPS, verifikasi identitas melalui teknologi pengenalan wajah, serta rekapitulasi data kehadiran secara otomatis dan real time.
Sementara itu, SIMAKIN mengelola siklus kinerja ASN mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Sistem ini terintegrasi dengan sistem kinerja organisasi SIMETRIS dan pengelolaan risiko SAPA APIP, sehingga pimpinan dapat memonitor dan mengevaluasi kinerja ASN secara komprehensif, termasuk bagi pegawai yang bekerja secara fleksibel.
Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar menegaskan transformasi digital yang dijalankan merupakan bagian dari strategi besar reformasi birokrasi nasional.
“Transformasi digital di BPOM adalah langkah strategis untuk memastikan birokrasi menjadi lebih efisien, akuntabel, dan berbasis kinerja. Kami membangun sistem yang mampu mengukur kinerja ASN secara objektif dan real time,” kata Taruna.
Ia menambahkan, penerapan WFH berbasis teknologi juga dinilai memberi dampak langsung terhadap efisiensi energi nasional.
“WFH yang didukung sistem digital bukan hanya fleksibilitas kerja tetapi juga bagian dari upaya menekan konsumsi listrik dan BBM. Ini adalah kontribusi nyata BPOM dalam mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Taruna menyampaikan BPOM berkomitmen melanjutkan penguatan transformasi digital untuk mendukung visi jangka panjang Indonesia.
“Kami akan terus mendorong percepatan transformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, transparan, dan berdaya saing global sebagai bagian dari visi Indonesia Emas 2045,” tutupnya.
Penerapan sistem kerja fleksibel di BPOM disebut menjadi bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi, memperkuat implementasi SPBE, mendorong produktivitas ASN berbasis kinerja, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.
BPOM juga menegaskan komitmennya menghadirkan inovasi tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat daya saing nasional.
