Wacana pengembangan energi nuklir di Indonesia kembali menguat seiring dorongan transisi energi nasional. Meski dinilai berpotensi menjadi sumber energi rendah emisi, penerimaan publik dan mitigasi risiko masih disebut sebagai pekerjaan rumah utama sebelum pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) benar-benar masuk ke bauran energi nasional.
Isu tersebut mengemuka dalam diskusi panel PYC Talks Vol. 2 bertajuk Program Energi Nuklir Indonesia: Penerimaan Publik, Strategi Komunikasi, dan Mitigasi Bencana yang digelar Purnomo Yusgiantoro Center pada Selasa (28/4). Forum ini menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, industri, hingga organisasi masyarakat sipil, untuk membahas kesiapan Indonesia mengembangkan energi nuklir sebagai bagian dari strategi ketahanan energi jangka panjang.
Founder sekaligus Dewan Pembina PYC, Purnomo Yusgiantoro, menekankan bahwa pembangunan energi nuklir tidak bisa hanya dilihat dari sisi teknologi. Ia menyebut tata kelola, komunikasi publik, dan mitigasi risiko sebagai faktor penentu keberhasilan implementasi. “Pengembangan energi nuklir bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga kesiapan tata kelola, komunikasi publik, dan mitigasi risiko,” ujarnya.
Ketua Umum PYC Filda C. Yusgiantoro juga menyoroti pentingnya kebijakan energi yang berbasis kajian inklusif dan transparan. Ia mengatakan PYC berkomitmen mendorong formulasi kebijakan energi yang berorientasi pada ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.
Dari perspektif strategis, anggota Dewan Pertahanan Nasional, Yayat Ruyat, menilai energi nuklir memiliki dimensi geopolitik, geostrategi, dan geoekonomi yang signifikan. Menurutnya, nuklir bukan semata soal pasokan energi, melainkan juga instrumen untuk memperkuat kemandirian energi nasional dan daya saing industri. Ia menambahkan, pembangunan PLTN perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional karena statusnya sebagai objek vital strategis.
Sementara dari sisi operasional ketenagalistrikan, PLN melalui Didik Fauzi Dakhlan menekankan perlunya kesiapan infrastruktur jaringan. Menurutnya, PLTN harus diintegrasikan secara matang ke sistem kelistrikan nasional agar dapat berfungsi sebagai baseload power yang stabil dan rendah emisi.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional sekaligus anggota Dewan Riset Nasional, Djarot Sulistio Wisnubroto, mengingatkan bahwa tantangan terbesar pengembangan nuklir di Indonesia bukan terutama pada aspek teknis. Ia menilai penerimaan publik dan social licence to operate (SLO) menjadi faktor kunci, karena tanpa legitimasi sosial proyek PLTN berpotensi menghadapi resistensi yang dapat memperlambat implementasi.
“Strategi komunikasi harus konsisten, transparan, dan berbasis bukti agar masyarakat memahami manfaat sekaligus risiko energi nuklir,” kata Djarot. Ia juga menyoroti kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan Ring of Fire, sehingga mitigasi bencana perlu menjadi prioritas dengan standar keselamatan tinggi serta mekanisme verifikasi independen.
Pandangan serupa disampaikan akademisi Universitas Tanjungpura, Netty Herawati. Ia menilai tantangan terbesar energi nuklir adalah membangun kepercayaan publik, terutama di tingkat akar rumput. Menurutnya, kesenjangan antara kesiapan teknis dan kesiapan sosial perlu dijembatani melalui komunikasi yang kredibel, partisipatif, dan berkelanjutan.
Dari rangkaian diskusi, muncul empat catatan utama. Pertama, transparansi data keselamatan dipandang sebagai fondasi membangun kepercayaan publik. Kedua, strategi komunikasi yang efektif diperlukan untuk meredam kekhawatiran masyarakat, termasuk fenomena Not-In-My-Backyard (NIMBY). Ketiga, penguatan mitigasi risiko harus mempertimbangkan kompleksitas geologi Indonesia. Keempat, penerimaan publik disebut sebagai penentu utama keberhasilan implementasi energi nuklir di Indonesia.
