SAMARINDA — Pemilik Alwan Laundry, Enny, memberikan penjelasan terkait anggaran jasa laundry senilai Rp 450 juta di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang belakangan menjadi sorotan warganet.
Enny menyatakan kerja sama usahanya dengan Pemprov Kaltim telah berlangsung sejak lama dan merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya. Ia menyebut koordinasi selama ini dilakukan melalui Biro Umum. Menurut Enny, pekerjaan yang ditangani usahanya lebih banyak berkaitan dengan perlengkapan operasional kegiatan dibandingkan pakaian pribadi.
“Kerja sama ini sudah berlangsung sejak masa Pj Gubernur dan komunikasi selama ini melalui Biro Umum,” ujar Enny, Kamis (7/5/2026).
Enny menjelaskan, tarif yang dipersoalkan publik muncul karena adanya permintaan layanan super cepat. Ia mengatakan, pihaknya kerap menangani pembersihan perlengkapan acara seperti taplak meja dan sarung kursi yang harus segera siap digunakan kembali.
Karena sifatnya mendadak, pengerjaan sering dilakukan di luar jam normal, termasuk malam hari. Pengantaran barang juga dilakukan pada waktu tidak biasa untuk menyesuaikan agenda gubernur.
“Ekspres itu macam-macam. Ada yang tiga jam, ada yang enam jam,” kata Enny. Ia menambahkan, “Tapi, kalau sudah lewat malam, seperti jam 10 malam, jam 1 dini hari, bahkan pernah sampai jam 3 subuh, tentu berbeda lagi pengerjaannya.”
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, menyatakan anggaran laundry Rp 450 juta tidak semata-mata diperuntukkan bagi kebutuhan pribadi kepala daerah. Ia menyebut anggaran itu juga digunakan untuk perlengkapan rumah jabatan dan gedung milik pemerintah.
Menurut Astri, barang yang dicuci mencakup karpet, gordyn, bed cover, hingga perlengkapan jamuan. Ia juga menjelaskan bahwa dalam sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP), anggaran tersebut tertulis sebagai belanja pakaian kepala daerah, namun penamaan itu disebut hanya istilah dalam sistem.
“Mulai Rp 450 juta. Kalau kita lihat di RUP, memang tertulis belanja pakaian kepala daerah. Tapi itu hanya penamaan dalam sistem,” ujar Astri, Selasa (5/5/2026).
Astri menuturkan, penamaan tersebut digunakan saat penyusunan anggaran akhir 2025 sehingga belum mencerminkan peruntukan sebenarnya. “Bukan hanya pakaian. Tapi juga untuk laundry karpet, gorden, bed cover, sprei, sampai taplak dan penutup kursi jamuan,” katanya.
Astri juga menyampaikan kebutuhan laundry meningkat karena banyak kegiatan dipindahkan ke rumah jabatan dan gedung pemerintah sebagai upaya efisiensi. Ia menyebut terdapat enam gedung besar yang hampir setiap hari digunakan untuk kegiatan kedinasan, keagamaan, hingga acara organisasi masyarakat.
“Di sana ada kamar transit VIP. Menteri sampai pejabat pusat juga pernah menggunakan fasilitas tersebut,” ujar Astri. Menurutnya, kebersihan fasilitas, termasuk sprei dan bed cover, harus selalu dijaga.
Ia menambahkan, aktivitas di rumah jabatan berlangsung hampir tanpa henti sejak awal tahun, sehingga kebutuhan laundry terus berjalan. “Dari awal Januari sampai sekarang kegiatan hampir tidak berhenti. Otomatis kebutuhan laundry juga berjalan terus,” ujarnya.
Astri menegaskan, anggaran tersebut dimaksudkan untuk menjaga kebersihan berbagai perlengkapan rumah tangga di gedung milik pemerintah. “Prinsipnya dari Rp 450 juta itu, awalnya orang berpikir untuk membeli pakaian. Padahal bukan. Itu untuk kebutuhan kebersihan berbagai perlengkapan rumah tangga di gedung,” katanya.
