SAMARINDA — Pemilik Alwan Laundry, Enny, memberikan penjelasan terkait anggaran laundry sebesar Rp 450 juta di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang belakangan menjadi sorotan warganet.
Enny menyatakan kerja sama usahanya dengan Pemprov Kaltim sudah berlangsung sejak periode sebelumnya dan merupakan kelanjutan dari masa Penjabat (Pj) Gubernur. Ia menyebut koordinasi selama ini dilakukan melalui Biro Umum. Menurut Enny, layanan yang diberikan lebih banyak menangani perlengkapan operasional kegiatan dibandingkan pakaian pribadi.
Enny juga menjelaskan tarif yang ramai dibicarakan berkaitan dengan permintaan layanan super cepat. Ia mengatakan, pihaknya kerap diminta mencuci perlengkapan acara seperti taplak meja dan sarung kursi yang harus segera siap digunakan kembali. Pengerjaan mendadak itu sering dilakukan di luar jam kerja normal, termasuk malam hari, serta diikuti pengantaran pada waktu tidak biasa agar menyesuaikan agenda gubernur.
“Ekspres itu macam-macam. Ada yang tiga jam, ada yang enam jam,” kata Enny. Ia menambahkan, permintaan yang masuk pada larut malam, seperti pukul 22.00, 01.00 dini hari, bahkan hingga 03.00 subuh, membuat pengerjaan berbeda dibanding layanan reguler.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, menyampaikan bahwa anggaran Rp 450 juta tersebut tidak hanya untuk kebutuhan pribadi kepala daerah. Ia menjelaskan, anggaran itu juga digunakan untuk perlengkapan rumah jabatan dan gedung milik pemerintah, termasuk karpet, gorden, bed cover, hingga perlengkapan jamuan.
Astri mengatakan, meski dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) tercantum sebagai belanja pakaian kepala daerah, hal itu merupakan penamaan dalam sistem yang disusun pada akhir 2025 sehingga belum mencerminkan peruntukan sebenarnya. “Bukan hanya pakaian. Tapi juga untuk laundry karpet, gorden, bed cover, sprei, sampai taplak dan penutup kursi jamuan,” ujar Astri.
Menurut Astri, kebutuhan laundry meningkat karena banyak kegiatan dipindahkan ke rumah jabatan dan gedung pemerintah sebagai bagian dari upaya efisiensi. Ia menyebut ada enam gedung besar yang hampir setiap hari digunakan untuk kegiatan kedinasan, keagamaan, hingga acara organisasi masyarakat.
Ia menambahkan, fasilitas tersebut juga memiliki kamar transit VIP yang pernah digunakan menteri dan pejabat pusat. Karena itu, kebersihan perlengkapan seperti sprei dan bed cover harus terus dijaga. Astri menyebut aktivitas di rumah jabatan berlangsung hampir tanpa henti sejak awal tahun, sehingga kebutuhan laundry berjalan terus.
“Prinsipnya dari Rp 450 juta itu, awalnya orang berpikir untuk membeli pakaian. Padahal bukan. Itu untuk kebutuhan kebersihan berbagai perlengkapan rumah tangga di gedung,” pungkasnya.
