SAMARINDA — Pemilik Alwan Laundry, Enny, memberikan penjelasan terkait anggaran jasa laundry senilai Rp 450 juta di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang belakangan menjadi sorotan warganet.
Enny menyatakan kerja sama usahanya dengan Pemprov Kaltim bukan hal baru karena telah berjalan sejak periode sebelumnya. Ia menyebut koordinasi selama ini dilakukan melalui Biro Umum Setda Kaltim.
Menurut Enny, layanan yang dikerjakan Alwan Laundry lebih banyak berkaitan dengan perlengkapan operasional kegiatan pemerintahan dibandingkan pakaian pribadi. “Kerja sama ini sudah berlangsung sejak masa Pj Gubernur dan komunikasi selama ini melalui Biro Umum,” kata Enny.
Ia menjelaskan, besaran tarif yang dipersoalkan publik muncul karena adanya permintaan layanan cepat atau ekspres. Enny mengatakan pihaknya kerap menangani kebutuhan mendadak untuk perlengkapan acara seperti taplak meja dan sarung kursi yang harus segera siap dipakai kembali.
Permintaan ekspres tersebut, kata Enny, membuat pengerjaan tidak jarang dilakukan di luar jam operasional normal, termasuk pada malam hari. Pengantaran pun bisa dilakukan pada waktu yang tidak biasa untuk menyesuaikan agenda gubernur.
“Ekspres itu macam-macam. Ada yang tiga jam, ada yang enam jam,” ujar Enny. Ia menambahkan, pengerjaan pada jam larut seperti pukul 22.00, 01.00 dini hari, bahkan hingga 03.00 subuh, memengaruhi penanganan layanan yang diberikan.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro Umum Setda Kaltim, Astri Intan Nirwany, juga menegaskan bahwa anggaran Rp 450 juta tidak hanya diperuntukkan bagi kebutuhan pribadi kepala daerah. Ia menyebut anggaran itu turut digunakan untuk perlengkapan rumah jabatan dan gedung milik pemerintah.
Menurut Astri, barang yang masuk dalam layanan laundry antara lain karpet, gordyn, bed cover, hingga perlengkapan jamuan. Ia juga menjelaskan bahwa penamaan dalam sistem Rencana Umum Pengadaan (RUP) tercantum sebagai belanja pakaian kepala daerah, namun disebutnya hanya soal penamaan di sistem.
