DPRD Kabupaten Bogor menggelar rapat paripurna dengan tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan pada masa sidang terbaru. Bupati Bogor Rudy Susmanto menyampaikan sejumlah poin strategis yang dinilai penting bagi arah kebijakan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tiga agenda tersebut meliputi penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul prakarsa DPRD tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, penetapan keputusan DPRD mengenai rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bogor Tahun Anggaran 2025, serta penutupan masa sidang kedua tahun 2025–2026 dan pembukaan masa sidang ketiga tahun 2025–2026.
Rudy menegaskan, rekomendasi LKPJ yang telah dibahas bersama alat kelengkapan dewan dan fraksi-fraksi menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Bogor. Ia mengatakan rekomendasi tersebut akan dijadikan bahan evaluasi oleh dirinya, wakil bupati, dan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk segera ditindaklanjuti.
Menurut Rudy, rekomendasi DPRD memuat catatan, usulan, serta saran strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Catatan itu mencakup sektor pendidikan, infrastruktur jalan dan bangunan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, hingga optimalisasi adat dan budaya.
Ia menambahkan, rekomendasi tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD sehingga perlu ditindaklanjuti bersama.
Terkait Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Rudy menyampaikan apresiasi atas inisiatif DPRD. Ia menilai regulasi itu penting sebagai bentuk pengakuan sekaligus perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Bogor.
Rudy juga menyoroti karakteristik Kabupaten Bogor yang dinilai beragam dari sisi geografis dan budaya. Menurutnya, posisi Bogor yang berbatasan dengan sejumlah wilayah seperti Banten dan Sukabumi, serta kawasan aglomerasi seperti Depok dan Cianjur, turut membentuk kekayaan budaya yang khas.
Di akhir penyampaiannya, Rudy menekankan pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam pembangunan daerah, termasuk upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara optimal serta menghindari potensi defisit anggaran.
