Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat yang digelar Selasa (14/4/2026).

Pimpinan rapat, Ramlan Tinamonga, mengatakan pembahasan LKPJ dilakukan untuk memastikan anggaran yang besar benar-benar berdampak bagi masyarakat, bukan sekadar terserap secara administratif. Menurutnya, pembahasan LKPJ harus menjadi momentum untuk menelaah capaian sekaligus kelemahan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) sepanjang 2025.

Ramlan menyebut Pansus telah menentukan fokus pembahasan, meski rincian detailnya belum diumumkan secara lengkap.

Ia menjelaskan, proses pembahasan bertujuan memberikan masukan dan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah agar kinerja ke depan lebih optimal dan bermanfaat bagi masyarakat. DPRD, kata dia, akan menguji konsistensi antara perencanaan, penggunaan anggaran, dan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ramlan menegaskan Pansus tidak hanya menelaah laporan secara administratif, tetapi juga menilai efektivitas program yang dilaksanakan di lapangan. Fokus pembahasan mencakup target, realisasi, serta kendala yang dihadapi setiap SKPD dalam menjalankan kinerja dan program yang selaras dengan dokumen perencanaan berisi visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 2025.

Ia juga menyatakan, apabila ditemukan pengelolaan anggaran yang keliru atau tidak sesuai dokumen perencanaan, Pansus akan menggunakan legalitas Pansus dan legalitas anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga hari ketiga pembahasan, Ramlan menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, namun tetap mampu merealisasikan sejumlah program. Ia mengatakan rekomendasi akan disampaikan melalui laporan Pansus berdasarkan hasil evaluasi terhadap perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Bolmut.