JAKARTA — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 disebut menjadi momentum untuk memperkuat arah baru perjuangan buruh di Indonesia. Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, menilai tantangan buruh saat ini tidak lagi semata bersifat konvensional, melainkan telah bergeser ke ranah digital yang membutuhkan kehadiran negara secara lebih tegas.
Gus Falah menyoroti transformasi industri berbasis teknologi yang, menurutnya, harus diiringi perlindungan menyeluruh terhadap pekerja. Ia mengingatkan, tanpa regulasi yang kuat, digitalisasi berpotensi melahirkan bentuk eksploitasi baru.
“Kita tidak boleh membiarkan kemajuan teknologi berjalan tanpa arah. Negara harus memastikan bahwa digitalisasi menghadirkan keadilan, bukan ketimpangan baru bagi buruh,” kata Gus Falah di Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Ia menilai buruh di era sekarang menghadapi ketidakpastian yang lebih kompleks, mulai dari sistem kerja fleksibel tanpa jaminan, hingga ketergantungan pada algoritma platform digital yang dinilainya kerap tidak transparan.
“Hari ini banyak pekerja tidak tahu bagaimana penilaian kerja mereka ditentukan. Algoritma menjadi ‘atasan baru’ yang tidak bisa diajak berdialog. Ini harus diatur, tidak boleh dibiarkan liar,” ujarnya.
Menurut Gus Falah, kebutuhan buruh di era digital harus dipandang sebagai bagian dari hak dasar. Ia menyebut empat aspek yang perlu segera diperkuat, yakni perlindungan hukum pekerja platform, jaminan sosial universal, peningkatan keterampilan digital, serta regulasi kecerdasan buatan yang berpihak pada manusia.
“Kalau negara abai, maka buruh akan terus berada di posisi lemah. Kita butuh keberpihakan yang nyata, bukan sekadar slogan,” katanya.
Selain itu, Gus Falah mengangkat isu kesehatan mental buruh di tengah tekanan kerja digital yang serba cepat dan dinilai tidak mengenal batas waktu. Ia menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam kebijakan ketenagakerjaan ke depan.
“Tekanan kerja di era digital itu tidak terlihat, tapi nyata. Buruh bisa bekerja 24 jam tanpa sadar. Ini juga harus menjadi perhatian serius dalam kebijakan ketenagakerjaan ke depan,” ungkapnya.
Dalam konteks politik, Gus Falah menegaskan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebutnya tetap konsisten memperjuangkan hak-hak buruh. Ia menyampaikan sikap partai dalam mendorong keadilan upah, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) semena-mena, serta memperluas jangkauan jaminan sosial bagi pekerja, termasuk di sektor informal dan digital.
“PDIP berdiri bersama rakyat kecil, termasuk buruh. Kami mendorong keadilan upah, menolak PHK semena-mena, dan memastikan jaminan sosial menjangkau seluruh pekerja, termasuk di sektor informal dan digital,” tegasnya.
Gus Falah juga menekankan pentingnya membangun industrialisasi nasional yang berkeadilan agar pertumbuhan industri tidak hanya menguntungkan pemodal besar, tetapi turut berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja.
“Industri harus tumbuh, tapi buruh juga harus naik kelas. Tidak boleh ada pertumbuhan ekonomi tanpa peningkatan kesejahteraan pekerja,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, ia mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan May Day 2026 sebagai momentum memperkuat solidaritas dan memperjuangkan masa depan buruh yang lebih adil di tengah perubahan zaman.
“Satu tekad, satu tujuan, sejahtera bersama bukan hanya slogan. Itu harus menjadi arah perjuangan kita bersama—agar buruh Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” pungkasnya.
