JAKARTA — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 kembali dimaknai sebagai momentum penting bagi gerakan buruh untuk menegaskan arah perjuangan yang dinilai lebih substansial. Konfederasi ASPEK Indonesia menilai politik upah murah, tingginya biaya ekonomi, serta lemahnya industri nasional masih menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi berkualitas di Indonesia.
ASPEK menegaskan May Day tidak semata menjadi seremoni tahunan, melainkan ruang konsolidasi dan penyampaian tuntutan kepada negara agar menghadirkan sistem ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang adil, inklusif, serta berkelanjutan.
Dalam peringatan tahun ini, Konfederasi ASPEK Indonesia mengusung tema “Reformasi Total UU Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial yang Berkeadilan”. Tema tersebut disebut sebagai refleksi atas berbagai persoalan struktural yang dinilai belum terselesaikan secara komprehensif.
Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia, Muhamad Rusdi, menilai ketimpangan dalam hubungan industrial masih menjadi persoalan utama. Ia menyoroti praktik upah murah, ketidakpastian kerja melalui skema outsourcing dan kontrak berkepanjangan, pemagangan kemitraan palsu yang dialami pekerja platform, serta lemahnya perlindungan sosial yang dinilai terus menekan kualitas hidup pekerja.
Rusdi juga menekankan kondisi upah buruh yang disebut masih jauh dari layak. Mengacu pada data upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2026, ia menyebut lebih dari 100 kabupaten/kota masih memiliki UMK di bawah Rp3 juta per bulan. Bahkan, di lebih dari 25 kabupaten/kota, UMK masih berada di bawah Rp2,5 juta per bulan, yang ia perkirakan setara sekitar Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per hari.
Dalam rangkaian peringatan May Day 2026, ASPEK merumuskan 10 agenda utama sebagai bagian dari konsolidasi tuntutan terkait reformasi ketenagakerjaan dan jaminan sosial.
