JAKARTA — Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 kembali menjadi momentum bagi gerakan buruh untuk menegaskan arah perjuangan yang dinilai lebih substansial. Konfederasi ASPEK Indonesia menilai politik upah murah, tingginya biaya ekonomi, serta lemahnya industri nasional masih menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan masuknya investasi berkualitas di Indonesia.

ASPEK menegaskan May Day tidak seharusnya dipahami sebagai seremoni tahunan semata, melainkan ruang konsolidasi dan artikulasi tuntutan kepada negara agar menghadirkan sistem ketenagakerjaan dan jaminan sosial yang adil, inklusif, serta berkelanjutan.

Dalam peringatan tahun ini, ASPEK mengusung tema “Reformasi Total UU Ketenagakerjaan & Jaminan Sosial yang Berkeadilan”. Tema tersebut disebut sebagai refleksi atas berbagai persoalan struktural yang dinilai belum diselesaikan secara komprehensif.

Presiden Konfederasi ASPEK Indonesia, Muhamad Rusdi, menilai ketimpangan dalam hubungan industrial masih menjadi persoalan utama. Ia menyoroti praktik upah murah, ketidakpastian kerja melalui skema outsourcing dan kontrak berkepanjangan, pemagangan kemitraan palsu yang dialami pekerja platform, serta lemahnya perlindungan sosial yang dinilai terus menekan kualitas hidup pekerja.

Rusdi juga menyinggung kondisi upah buruh yang disebut masih jauh dari layak. Berdasarkan data upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2026, lebih dari 100 kabupaten/kota masih memiliki UMK di bawah Rp3 juta per bulan. Sementara itu, di lebih dari 25 kabupaten/kota, UMK masih berada di bawah Rp2,5 juta per bulan, atau setara sekitar Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per hari.