Komite Tetap Majelis Nasional akan menggelar sidang ketiga dengan agenda utama mencakup pembahasan penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pengawasan. Sejumlah rancangan peraturan dan resolusi dijadwalkan untuk dipertimbangkan, diberi pendapat, hingga disetujui dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas lembaga legislatif dan sistem peradilan.
Dalam bidang penyusunan undang-undang, Komite Tetap Majelis Nasional akan mempertimbangkan dan memberikan pendapat terhadap dua dokumen. Pertama, rancangan peraturan yang mengubah dan menambah sejumlah pasal pada peraturan tentang prosedur pertimbangan dan pengambilan keputusan terkait penerapan tindakan administratif di Pengadilan Rakyat. Kedua, rancangan resolusi yang mengubah dan menambah sejumlah pasal Resolusi No. 81/2025/UBTVQH15 mengenai pembentukan Pengadilan Rakyat tingkat provinsi dan Pengadilan Rakyat daerah, termasuk penetapan lingkup yurisdiksi teritorial kedua tingkat pengadilan tersebut.
Selain itu, pada sesi yang sama Komite Tetap Majelis Nasional juga akan mempertimbangkan dan menyetujui sejumlah resolusi. Di antaranya resolusi tentang evaluasi dan pemeringkatan kualitas departemen khusus serta pembangunan dan pengelolaan posisi pekerjaan pegawai negeri sipil di departemen khusus Dewan dan Komite Etnis Majelis Nasional.
Komite juga akan membahas resolusi mengenai penyusunan, verifikasi, dan pengambilan keputusan rencana keuangan nasional lima tahun; penyusunan rencana investasi publik jangka menengah menggunakan dana anggaran negara; perkiraan anggaran negara; rencana alokasi anggaran pusat; serta persetujuan penyelesaian anggaran negara tahunan.
Agenda berikutnya mencakup resolusi tentang prinsip dan kriteria alokasi pajak pertambahan nilai kepada setiap daerah pada periode 2027–2030. Ada pula rancangan resolusi tentang amandemen dan penambahan beberapa pasal Resolusi No. 524/2012/UBTVQH13 tertanggal 20 September 2012 terkait sejumlah rezim pengeluaran untuk memastikan operasional Majelis Nasional.
Komite Tetap Majelis Nasional juga dijadwalkan membahas resolusi yang merinci dan memandu pelaksanaan Undang-Undang tentang Kegiatan Pengawasan Majelis Nasional dan Dewan Rakyat, khususnya mengenai koordinasi pengawasan pelaksanaan perjanjian dan kesepakatan internasional.
Di bidang pengawasan, Komite Tetap Majelis Nasional akan meninjau laporan Majelis Nasional mengenai petisi warga pada Mei 2026. Komite juga akan memberikan masukan terhadap rancangan Rencana Pemantauan dan Garis Besar Pemantauan bertema “Pelaksanaan kebijakan dan undang-undang tentang pengelolaan dan penggunaan gedung perkantoran setelah pelaksanaan kebijakan tentang reorganisasi struktur organisasi dan unit administrasi”.
