Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang menggelar rapat paripurna untuk membahas penyampaian Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025. Nota keuangan tersebut disampaikan Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Wakil Bupati Yudha Adji Kusuma pada Senin, 8 Juni 2026.
Dalam penyampaiannya, Indah Amperawati menyatakan laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Melalui mekanisme itu, pemerintah daerah menyampaikan hasil pelaksanaan anggaran sekaligus membuka ruang evaluasi atas program yang berjalan selama satu tahun anggaran.
“Pada hari ini, saya sampaikan Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 di hadapan Sidang Paripurna DPRD,” ujar Indah.
Menurut Indah, pelaksanaan APBD 2025 diarahkan untuk mendukung program yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, hingga penguatan pelayanan pemerintahan di tingkat desa.
Pada sektor pendidikan, pemerintah daerah menyalurkan honor guru non-ASN melalui BOSDA kepada 6.062 tenaga pendidik, menyediakan seragam sekolah gratis, serta memberikan beasiswa bagi pelajar kurang mampu dan santri kader ulama.
Di bidang kesehatan, APBD 2025 digunakan untuk mendukung layanan persalinan gratis yang dimanfaatkan lebih dari 3.600 ibu bersalin, pelayanan kesehatan gratis bagi 191.835 warga, peningkatan operasional posyandu, penyediaan rumah singgah di kota rujukan, serta pengadaan 29 unit ambulans desa guna mendukung akses layanan kesehatan masyarakat.
Sementara pada sektor perlindungan sosial dan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah menyalurkan tunjangan bagi guru ngaji dan marbot yang dilengkapi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, santunan duka cita, peningkatan honor perangkat desa, RT, RW, serta insentif kader keluarga berencana.
APBD juga disebut dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan wilayah melalui program Dana Dusun, antara lain untuk penyediaan fasilitas internet, penerangan jalan, dan CCTV desa, pembangunan sarana air bersih di wilayah utara Lumajang, serta perbaikan rumah tidak layak huni.
Indah menambahkan, laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan telah mengonsolidasikan laporan seluruh perangkat daerah, termasuk dua rumah sakit umum daerah, 25 puskesmas, dan satu laboratorium kesehatan. Seluruh entitas tersebut telah melalui proses pemeriksaan dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
