Jakarta, 7 Februari 2024 — Sebuah boneka kayu raksasa berwajah Pinokio berkeliling Jakarta pada Rabu pagi, diiringi marching band dan ratusan massa aksi dari Koalisi Pilih Pulih. Aksi damai kreatif yang melibatkan puluhan lembaga masyarakat sipil serta komunitas muda, pelajar, dan mahasiswa itu digelar sepekan sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2024.
Koalisi menilai Pemilu 2024 berlangsung di tengah situasi yang tidak mudah, mulai dari krisis iklim yang kian genting, ruang demokrasi yang dinilai menyempit, hingga ketidakpastian masa depan generasi muda, termasuk akses pendidikan dan lapangan pekerjaan. Mereka juga menyoroti adanya pelanggaran etika dan dugaan kecurangan yang disebut menodai proses pemilu.
Dalam pernyataannya, Koalisi Pilih Pulih mengingatkan bahwa persoalan lingkungan dan krisis iklim, demokrasi, serta pelindungan hak asasi manusia (HAM) berpotensi memburuk apabila kepemimpinan ke depan tersandera kepentingan oligarki ekonomi-politik. Mereka menilai satu dekade terakhir memperlihatkan pengelolaan negara yang sarat konflik kepentingan dan mengesampingkan rakyat, antara lain melalui undang-undang dan proyek yang disebut dirancang secara ugal-ugalan, kritik yang diabaikan hingga dibungkam, pelanggaran HAM yang tidak dituntaskan, serta eksploitasi dan perusakan lingkungan yang diklaim berkedok pembangunan.
Melalui aksi tersebut, Koalisi menyerukan agar pemilih di seluruh Indonesia, khususnya generasi muda, mencermati visi-misi, gagasan, dan rekam jejak pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, serta calon legislatif sebelum menentukan pilihan.
Koalisi juga menyampaikan sejumlah sikap dan seruan. Mereka menyatakan akan terus bersuara mengenai berbagai krisis yang terjadi di Indonesia, termasuk dampak kebijakan ekonomi ekstraktif yang dinilai mengukuhkan kuasa oligarki dan memicu krisis iklim, pemiskinan, serta perampasan ruang hidup petani, nelayan, perempuan, masyarakat adat, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok marjinal lainnya. Koalisi menilai kondisi tersebut memperburuk masa depan anak muda, terlebih dengan komersialisasi pendidikan yang dianggap membatasi akses terhadap pendidikan murah dan berkualitas.
Selain itu, mereka menyatakan akan terus menyuarakan kritik terhadap apa yang disebut sebagai pengkhianatan terhadap konstitusi dan demokrasi, serta mendesak negara menuntaskan pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM masa lalu, menghapus impunitas, mengakui terjadinya pelanggaran HAM, dan mengadili pelakunya.
Koalisi mendorong publik menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum untuk mendesak kepemimpinan Indonesia ke depan agar lepas dari kepentingan oligarki dan memastikan pemulihan krisis multidimensi. Mereka menekankan pemulihan dari kerusakan lingkungan dan krisis iklim, ketimpangan agraria, serta berbagai kebijakan yang dianggap diskriminatif.
Di bidang energi dan lingkungan, Koalisi mendesak pemerintahan mendatang menjalankan transisi energi yang berkeadilan, menerapkan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta menghentikan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan apa yang mereka sebut sebagai “solusi palsu”. Mereka juga menyerukan penghentian ekspansi pembangunan berbasis lahan skala luas untuk mencapai nol deforestasi, perlindungan hutan dan lahan gambut yang tersisa—terutama di wilayah tanah Papua—serta pemulihan wilayah kritis sejalan dengan perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat.
Koalisi turut mendesak penghentian segala bentuk diskriminasi dan meminta agar pembangunan bersifat inklusif, dengan pelibatan aktif kelompok marjinal dari berbagai spektrum gender dan orientasi seksual, kelompok minoritas agama dan ras, masyarakat adat, serta kelompok difabel.
Melampaui pemilu, Koalisi Pilih Pulih menyatakan akan terus mendorong penguatan partisipasi politik rakyat. Mereka menegaskan tujuan demokrasi, menurut mereka, adalah memastikan terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas kesejahteraan, hak atas keselamatan, serta hak atas pendidikan, bagi generasi hari ini dan generasi mendatang.
Koalisi Pilih Pulih menutup pernyataannya dengan menegaskan kembali komitmen untuk terus bersuara dan mengajak publik memperjuangkan pemulihan dari krisis iklim, kemunduran demokrasi, dan persoalan HAM.
