Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi menegaskan komitmennya memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak tebang pilih melalui peningkatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya ini dilakukan dengan menyerap aspirasi dari beragam elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), guna membangun sinergi dalam penegakan hukum.
Kepala Kejari Cimahi Banu Laksmana mengatakan forum ormas dan LSM pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap kinerja Kejari Cimahi dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum. Menurutnya, peran aktif ormas dibutuhkan agar penegakan hukum berjalan secara berimbang.
“Kejari Cimahi juga mendukung peran serta ormas dalam membantu penegakan hukum agar tidak tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Kami juga meminta untuk diingatkan apabila terdapat oknum atau pihak dari Kejari yang berbuat tidak sebagaimana mestinya atau melanggar aturan,” ujar Banu usai audiensi Forum Ormas dan LSM di Kantor Kejari Cimahi, Senin, 19 Januari 2026.
Banu menjelaskan, partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain sebagai bagian dari hak asasi untuk menyampaikan pendapat, keterlibatan masyarakat juga memiliki dasar hukum, khususnya dalam membantu pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Jadi, selain hak asasi dalam menyampaikan pendapat, peran serta masyarakat untuk membantu pemberantasan tindak pidana korupsi sudah tertuang dalam undang-undang,” katanya.
Lebih lanjut, Banu menyampaikan Kejari Cimahi terus menerima berbagai bentuk dukungan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Salah satunya melalui program kolaborasi berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat sebagai langkah preventif terhadap potensi penyalahgunaan hukum.
Menurutnya, program tersebut bertujuan memberikan pemahaman hukum yang komprehensif kepada masyarakat agar pelanggaran hukum dapat dicegah sejak dini. Ia menegaskan seluruh bentuk kolaborasi yang dibangun diarahkan pada tujuan yang sama, yakni mewujudkan penegakan hukum yang transparan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Untuk itu, kami mempersilakan siapa pun yang ingin menyampaikan aspirasi maupun dukungan terhadap penegakan hukum, khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
