Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah melantik Hj. Arnila HI. Moh. Ali, SE., MM sebagai Pimpinan DPRD Sulawesi Tengah (Wakil Ketua I) dari Fraksi Partai NasDem. Pelantikan berlangsung pada Kamis (2/4) di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan dihadiri unsur pimpinan daerah, anggota dewan, serta berbagai elemen masyarakat.
Sebelumnya, Hj. Arnila menjabat sebagai Ketua Komisi III Bidang Pembangunan. Ia menggantikan Aristan S.Pt yang mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Sulawesi Tengah pada periode sebelumnya.
Dalam sambutannya, Hj. Arnila menyatakan komitmen untuk melanjutkan sekaligus memperkuat fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD dengan pendekatan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kepercayaan ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya berkomitmen menghadirkan kerja-kerja politik yang tidak hanya prosedural, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan rakyat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya arah kebijakan yang inklusif dan berkeadilan sosial sebagai landasan kerja ke depan. Menurutnya, isu perempuan, disabilitas, dan kepemudaan akan menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah.
Hj. Arnila menyebut pengarusutamaan gender perlu diwujudkan melalui kebijakan konkret, termasuk perlindungan dan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sementara itu, perhatian terhadap kelompok disabilitas dinilai perlu ditingkatkan melalui penyediaan akses layanan publik yang ramah dan setara.
Selain itu, ia mendorong keterlibatan aktif generasi muda dalam proses pembangunan daerah. Ia meyakini kepemudaan merupakan pilar strategis untuk mendorong inovasi dan kemajuan Sulawesi Tengah.
“Pembangunan yang kita dorong harus bersifat inklusif, membuka ruang partisipasi bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ini bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga soal keberpihakan,” tegasnya.
Dengan pengalaman di Komisi III Bidang Pembangunan, Hj. Arnila diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi DPRD Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kinerja kelembagaan dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah, sekaligus memastikan kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan masyarakat.
